Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Z ST, M.Kes mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifin masih banyak yang harus dibenahi, dalam upaya mewujudkan Banda Aceh "kota gemilang".
"Kepemimpinan dwi tunggal Amin-Zainal ini sangat perlu segera melakukan evaluasi beberapa SKPD yang belum mampu memberikan kemajuan signifikan dalam dinas yang dipimpin untuk mencapai Banda Aceh kota gemilang dalam bingkai syariat," katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Baca juga: Banda Aceh targetkan seluruh gampong sudah layak anak tahun 2022
Dia menjelaskan, seperti halnya dinas pendidikan yang belum mampu memperlihatkan hafidz dan hafidzah yang berhasil dilahirkan. Serta juga prestasi sekolah dasar dan menengah pertama yang belum cukup menonjol, sehingga sekolah-sekolah tingkat SMA plus di Banda Aceh masih banyak dipenuhi anak-anak dari luar Banda Aceh.
"Sama halnya dengan Dinas Syariat Islam, ketika walikota keliling ke luar daerah mengajak semua orang berkunjung di Aceh, dinas ini malah membiarkan ada pembubaran pengajian dan hiburan yang telah mendapat izin," katanya.
Baca juga: Pemkot Banda Aceh genjot program prioritas jelang tutup 2019
Seharusnya, kata Nasrul, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok penerapan syariat Islam harus dijalankan sesuai dengan aturan, bukan malah dibuat berdasarkan selera dan asumsi. Maka hal tersebut menjadi kontradiksi dengan upaya walikota.
Selain itu, Walikota juga perlu mengarah pandang ke dinas perhubungan. Katanya, Banda Aceh masih sangat minim penunjuk jalan, nama-nama jalan serta gampong (desa). Bahkan pengaturan parkir juga belum teratur dengan budaya masyarakat pertokoan yang juga belum siap menjadikan Banda Aceh sebagai kota modern.
Baca juga: Pemkot Banda Aceh akan siapkan qanun jika ada investor bangun bioskop
"Kita masih melihat papan larangan parkir di depan toko masih banyak dibuat oleh warga masyarakat. Belum lagi kita temukan misalnya, pengaturan parkir yang ada malah mematikan ekonomi dan perdagangan masyarakat misalnya di wilayah pertokoan Lampineng dan sekitarnya," ungkap dia.
Kemudian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM juga belum berkontribusi besar dalam upya pembangunan Banda Aceh menjadi kota pendidikan dan kota dagang.
Katanya, produk Banda Aceh belum menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
Begitu juga, Dinas Pariwisata yang dinilai lamban dalam menerjemahkan visi misi Amin-Zainal yang menjadikan pariwisata sebagai tonggak penyumbang pendapatan daerah terbesar bagi Banda Aceh.
"Kita masih melihat kurangnya penataan lokasi wisata seperti Ulee Lheu, Makam Syiah Kuala, Kampung Pande, Lam Pulo, Taman Sari dan Taman Putro Phang, dan banyak lainnya belum mampu dikemas dengan apik dan menarik oleh dinas pariwisata untuk menjadi unggulan Banda Aceh mendatangkan sebanyak banyak wisatawan nasional dan internasional," katanya.
Kedati demikian, kata dia, dalam dua tahun kepemimpinan Amin-Zainal, Banda Aceh juga telah terlihat banyak perubahan fisik seperti pembangunan yang akan rampung yakni Trans Studio, Convention Center, Pasar Aceh dan lainnya.
Maka tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam tiga tahun mendatang masa kepemimpinan Amin-Zainal.
"Kita optimisi pendekatan dwi tunggal pemimpin Banda Aceh ini pada akhir masa jabatannya akan mampu membawa kota Banda Aceh lebih baik dari masa sebelumnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kepemimpinan dwi tunggal Amin-Zainal ini sangat perlu segera melakukan evaluasi beberapa SKPD yang belum mampu memberikan kemajuan signifikan dalam dinas yang dipimpin untuk mencapai Banda Aceh kota gemilang dalam bingkai syariat," katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Baca juga: Banda Aceh targetkan seluruh gampong sudah layak anak tahun 2022
Dia menjelaskan, seperti halnya dinas pendidikan yang belum mampu memperlihatkan hafidz dan hafidzah yang berhasil dilahirkan. Serta juga prestasi sekolah dasar dan menengah pertama yang belum cukup menonjol, sehingga sekolah-sekolah tingkat SMA plus di Banda Aceh masih banyak dipenuhi anak-anak dari luar Banda Aceh.
"Sama halnya dengan Dinas Syariat Islam, ketika walikota keliling ke luar daerah mengajak semua orang berkunjung di Aceh, dinas ini malah membiarkan ada pembubaran pengajian dan hiburan yang telah mendapat izin," katanya.
Baca juga: Pemkot Banda Aceh genjot program prioritas jelang tutup 2019
Seharusnya, kata Nasrul, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok penerapan syariat Islam harus dijalankan sesuai dengan aturan, bukan malah dibuat berdasarkan selera dan asumsi. Maka hal tersebut menjadi kontradiksi dengan upaya walikota.
Selain itu, Walikota juga perlu mengarah pandang ke dinas perhubungan. Katanya, Banda Aceh masih sangat minim penunjuk jalan, nama-nama jalan serta gampong (desa). Bahkan pengaturan parkir juga belum teratur dengan budaya masyarakat pertokoan yang juga belum siap menjadikan Banda Aceh sebagai kota modern.
Baca juga: Pemkot Banda Aceh akan siapkan qanun jika ada investor bangun bioskop
"Kita masih melihat papan larangan parkir di depan toko masih banyak dibuat oleh warga masyarakat. Belum lagi kita temukan misalnya, pengaturan parkir yang ada malah mematikan ekonomi dan perdagangan masyarakat misalnya di wilayah pertokoan Lampineng dan sekitarnya," ungkap dia.
Kemudian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM juga belum berkontribusi besar dalam upya pembangunan Banda Aceh menjadi kota pendidikan dan kota dagang.
Katanya, produk Banda Aceh belum menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
Begitu juga, Dinas Pariwisata yang dinilai lamban dalam menerjemahkan visi misi Amin-Zainal yang menjadikan pariwisata sebagai tonggak penyumbang pendapatan daerah terbesar bagi Banda Aceh.
"Kita masih melihat kurangnya penataan lokasi wisata seperti Ulee Lheu, Makam Syiah Kuala, Kampung Pande, Lam Pulo, Taman Sari dan Taman Putro Phang, dan banyak lainnya belum mampu dikemas dengan apik dan menarik oleh dinas pariwisata untuk menjadi unggulan Banda Aceh mendatangkan sebanyak banyak wisatawan nasional dan internasional," katanya.
Kedati demikian, kata dia, dalam dua tahun kepemimpinan Amin-Zainal, Banda Aceh juga telah terlihat banyak perubahan fisik seperti pembangunan yang akan rampung yakni Trans Studio, Convention Center, Pasar Aceh dan lainnya.
Maka tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam tiga tahun mendatang masa kepemimpinan Amin-Zainal.
"Kita optimisi pendekatan dwi tunggal pemimpin Banda Aceh ini pada akhir masa jabatannya akan mampu membawa kota Banda Aceh lebih baik dari masa sebelumnya," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019