Pengamat: Pengusiran Jubir Pemprov di paripurna DPR Aceh tidak pantas

Banda Aceh (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Aceh Nasrul Zaman menyatakan bahwa tindakan pengusiran Juru Bicara Pemerintah Aceh dari ruang paripurna oleh DPR Aceh sangat tidak pantas dilakukan, karena sidang tersebut sifatnya terbuka untuk rakyat.

"Saya pikir tidak pantas seorang rakyat diusir dari gedung dewan yang sejatinya itu milik rakyat," kata Nasrul Zaman, di Banda Aceh, Kamis.

Sebelumnya, Jubir Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA diusir dari rapat paripurna DPR Aceh, Rabu (13/9), hal itu dilakukan karena para wakil rakyat kecewa akibat pernyataan MTA di media beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, MTA sempat mengeluarkan pernyataan bahwa DPR Aceh kekanak-kanakan, sebagai respon dari penolakan penyerahan KUA-PPAS oleh DPR Aceh karena tidak diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Aceh.

Karena tidak menerima pernyataan Jubir Pemprov Aceh tersebut, maka dalam rapat paripurna kemarin, Rabu (13/9), anggota DPRA meminta Muhammad MTA keluar dari ruang sidang paripurna.

Menurut Nasrul Zaman, tindakan pengusiran tersebut semakin menegaskan bahwa anggota dewan semakin kurang dewasa menyikapi sesuatu hal (kekanak kanakan).

Bahkan, kata Nasrul, tindakan itu juga menunjukkan arogansi yang berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan. Harusnya para dewan bercermin atas kinerja mereka selama ini.

"Empat tahun terakhir mereka (DPRA) tidak mampu melahirkan qanun-qanun yang dibutuhkan untuk menjadi guideline (pedoman) perjalanan Aceh dalam membangun daerah," ujarnya.

Seharusnya, apa yang disampaikan Jubir sebelumnya itu menjadi penilaian sendiri bagi anggota DPRA, bukan membuat kondisi kedua lembaga semakin tidak harmonis.

"Apalagi Muhammad MTA sebagai salah satu representatif pemerintah untuk hadir dalam paripurna DPRA tersebut," kata Nasrul Zaman.

Sementara itu, Muhammad MTA menyatakan bahwa sebenarnya pengusiran terhadap dirinya dari sidang paripurna itu bertentangan dengan tata tertib DPR Aceh sendiri.

"Karena sebenarnya dalam tata tertib DPRA sendiri setiap sidang paripurna itu dibuka dan terbuka untuk umum, itu substansinya," kata MTA.

Meski demikian, dirinya tetap mengambil nilai positif dari sikap DPRA tersebut, supaya anggota dewan lebih bisa berfikir secara dewasa, dan tidak mengedepankan emosional.

"Kita harap pembahasan anggaran 2024 itu terus berlanjut dan ketuk bisa diketuk palu dengan tepat waktu," demikian Muhammad MTA.

Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh diusir dari sidang paripurna DPRA, ada apa?