"Untuk di wilayah Aceh over penyaluran hampir mencapai 13 persen, Aceh Barat saja overnya sudah 7,5 persen, kami juga tidak tahu kenapa masih terjadi kelangkaan solar subsidi di wilayah ini, apakah indikasinya kepada proyek yang sedang berjalan?," kata Retail Marketing VI PT Pertamina Aceh Fahril Rizal di Meulaboh, Jumat.
Disela-sela pertemuan dengan DPRK serta unsur Muspida Aceh Barat, dia menyatakan, apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tidak boleh menyalurkan melebihi dari kuota, bisa saja pada Desember 2014 terjadi kekosongan BBM subsidi di Aceh.
Kata Fahril, untuk wilayah Aceh tidak dilakukan pengurangan kuota penyaluran sejak Januari-Juli 2014, PT Pertamina sendiri tidak mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan BBM di sebagian wilayah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut dia menegaskan, PT Pertamina mendukung dan akan ikut bersama dengan tim yang rencana dibentuk oleh unsur Pemkab Aceh Barat menelusuri sejumlah perusahaan untuk mempertanyakan sumber mereka memperoleh BBM.
"Perusahaan banyak yang ambil di Pertamina, saya masih belum bisa ngomong langsung terkait dengan perusahaan karena kami tidak bawa data, tapi yang jelas kita ikut tim ini untuk menelusuri karena juga ada keuntungan bagi Pertamina sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, PT Pertamina tidak membantah dari hasil temuan tim Pansus DPRK Aceh Barat yang menemukan data dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adanya pengurangan kuota penyaluran BBM subsisi, hanya saja jumlahnya disamakan.
Menurut dia, pemerintah daerah harus membuat satu peraturan daerah (qanun/perda) menyangkut pengawasan dan pendistribusian yang memiliki kearifan lokal, sehingga masyarakat daerah itu tidak mengeluh sering terjadi kelangkaan BBM subsidi.
PT Pertamina sendiri, katanya, bukanlah pihak yang mengambil sebuah kebijakan dalam hal penyaluran, namun kendali penuh dipegang pemerintah pusat karena itu pihaknya juga mengawasi jangan sampai ada penyalahgunaan proses pendistribusian di tingkat bawah.
"Kita hanya melaksanakan perintah, sementara bagaimana kearifan lokal disini mungkin pemda dapat membuat peraturan daerah saran kami, kalau SPBU mereka juga tetap melaksanakan bagaimana aturan penyaluran sesuai kebijakan," katanya menambahkan.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
