Kondisi itu terjadi akibat sejumlah saluran drainase dalam pemukiman penduduk setempat banyak telah tersumbat dan rusak ditambah lagi akibat terjadi pendangkalan dan penyempitan muara beberapa sungai yang ada di wilayah itu.
"Kami meminta kepada Pemkab Aceh Selatan, tolong prioritaskan normalisasi sungai dan saluran yang ada dalam Labuhan Haji Raya. Sebab, akibat telah terjadi penyumbatan dan pendangkalan saluran maupun sungai tersebut," kata mantan Anggota DPRK Aceh Selatan Azmir SH di Tapaktuan, Rabu.
Azmir meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar mengurangi dulu pembangunan proyek-proyek fisik di wilayah Labuhan Haji Raya sebab kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah normalisasi sungai dan saluran draianse, untuk mencegah kembali terjadi banjir yang menggenangi rumah-rumah penduduk.
"Nomalisasi sungai dan drainase sangan mendesak. apalagi intensitas curah hujan berdasarkan pantauan BMKG masih tinggi, sehingga dikhawatirkan jika wilayah itu kembali diguyur hujan lebat maka persoalan banjir luapan akan terjadi lagi," cetusnya.
Selain itu, Azmir meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar memprioritaskan pengadaan alat berat yang lengkap seperti beco dan lain-lainnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar upaya penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal.
Soalnya, kata Azmir, kondisi yang terjadi selama ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena di saat wilayah itu dilanda banjir pejabat Pemkab Aceh Selatan termasuk petugas BPBD hanya bisa melakukan sebatas peninjauan lapangan saja tanpa ada solusi konkrit untuk menangani persoalan banjir tersebut.
"Seperti yang terjadi baru-baru ini, kami lihat pejabat Pemkab tidak lebih hanya melakukan kunjungan lapangan atau meninjau-meninjau saja, serta menyalurkan bantuan tanggap darurat seperti indomie dan beras. Sedangkan petugas BPBD tidak lebih hanya melakukan pendataan di lapangan serta foto-foto lokasi banjir, sedangkan penanganan secara langsung tidak mampu dilakukan karena tidak tersedia peralatan yang cukup seperti alat berat," sesalnya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata Azmir, untuk melakukan penanganan banjir tersebut baru-baru ini, pihak BPBD Aceh Selatan terpaksa harus meminjam alat berat kepada pihak instansi lain namun sampai saat ini sudah hari ke lima bencana banjir alat berat yang dipinjam tersebut belum kunjung tiba ke lokasi.
"Saya pikir, sudah sepantasnya Pemkab Aceh Selatan mengadakan alat-alat berat yang cukup untuk BPBD agar penanganan banjir dapat lebih cepat ditangani di lapangan, apalagi Kabupaten Aceh Selatan ini merupakan termasuk daerah paling rawan bencana di Aceh," ujar Azmir.
Dia mengaku, untuk mengadakan alat-alat berat yang harganya mencapai ratusan juta per unit tersebut, tidak mampu jika hanya diharapkan melalui dana APBK sebab anggaran yang tersedia sangat terbatas.
"Untuk merealisasikan pengadaan alat berat tersebut, Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra SH harus mengupayakan lobi anggaran ke Pusat sumber APBN maupun ke Pemerintah Provinsi sumber dana APBA. Bupati tentu harus menggiatkan upaya lobi anggaran agar program tersebut dapat terwujud," cetusnya.
Namun demikian, kata Azmir, terlepas dari itu semua pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bupati Sama Indra beserta sejumlah pejabat terkait lainnya, yang telah menunjukkan sikap kepedulian atau respon cepat menyikapi bencana banjir yang terjadi baru-baru ini dengan langsung turun ke lapangan meninjau titik-titik lokasi banjir di wilayah Labuhan Haji Raya pada hari pertama terjadi banjir.
Telah Diusulkan
Kepala BPBD Aceh Selatan Cut Syazalisma mengatakan, pihaknya sangat mendukung terkait usulan tokoh masyarakat supaya langkah penanganan banjir bisa lebih cepat ditangani Pemkab Aceh Selatan harus mengadakan alat berat yang cukup untuk BPBD.
"Terhadap usulan itu kami sangat mendukungnya agar langkah penanganan dapat lebih cepat kami berikan nantinya. Upaya pengusulan alat berat itupun sebenarnya sudah diajukan oleh Bupati beberapa bulan lalu kepada pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kita harapkan semoga usulan itu dapat dikabulkan tahun 2015," kata Cut Syazalisma.
Di samping itu, ujarnya, usulan serupa juga telah diajukan oleh Pemkab Aceh Selatan kepada Pemerintah Provinsi Aceh. "Usulan serupa juga telah kita ajukan kepada Pemerintah Aceh, kita harapkan kepada para anggota DPRA dapat memperjuangkan usulan program dari Pemkab Aceh Selatan itu saat pembahasan APBA tahun 2015," ungkapnya.
Sedangkan terkait permintaan masyarakat agar memprioritaskan normalisasi sungai dan drainase di wilayah tersebut, Cut Syazalisma mengatakan langkah itu telah mulai dilakukan menindaklanjuti perintah bupati.
"Sesuai perintah Bupati agar diupayakan dengan segera pembersihan dan pengendalian aliran sungai atau drainase yang sifatnya darurat, telah kami laksanakan," pungkasnya.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
