Dinas Sosial Lhokseumawe didemo. Ini tuntutannya

Lhokseumawe (ANTARA) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) berunjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Selasa (2/3).

Aksi tersebut digelar karena sebelumnya EK-LMND melakukan intvestigasu turun langsung ke lapangan mengakvokasi kaum terlantar dan gelandangan yang kian marak di Kota Lhokseumawe.

Muhammad Israr Ayuda, koordinator aksi, mengatakan gelandang dan pengemis kian marak di Kota Lhokseumawe. Sejatinya harus menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai Pasal 41 ayat (1)UUD 1945.

"Fakir miskin dan kaum terlantar harusnya ditanggung oleh negara," kata Muhammad Israr Ayuda.

Adapun tuntutannya, kata Muhammad Israr Ayuda, pihaknya meminta Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dapat mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Nomor 11 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata cara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.

"Kami mendesak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe melaksanakan penanggulangan bagi pengemis dan kaum terlantar di kota tersebut," kata Muhammad Israr Ayuda.

Kemudian, kata Muhammad Israr Ayuda, mahasiswa mendesak dinas terkait untuk menyediakan tempat bagi kaum terlantar di Kota Lhokseumawe. Pihak dinas harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan anak-anak terlantar dan pengemis serta memberikan kesejahteraan sesuai peraturan.

"Kami juga mendesak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe transparansi terkait anggaran dana COVID-19," kata Muhammad Israr Ayuda.

Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Ridwan Jalil menyambut baik kedatangan mahasiswa dalam demonstrasi yang menyampaikan beberapa tuntutan.

"Saya janjikan bahwa lima poin yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa, sebagian telah dilakukan. Sementara yang lainnya akan kami realisasikan sepenuhnya pada tahun 2022," kata Ridwan Jalil.

Ridwan mengakui bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Lhokseumawe. Meskipun sudah sering dilakukan razia dan pembinaan, namun masih saja kembali ke mengemis.

"Mereka, pengemis, rata-rata bukan warga Kota Lhokseumawe, melainkan dari kabupaten/kota tetangga. Ini sudah menjadi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.

Terkait rumah singgah bagi fakir miskin dan kaum terlantar, sebut Ridwan, pihaknya telah menyediakan tempat di kawasan Cot Girek Kandang, namun belum dioperasikan karena sarana dan prasarana yang belum mendukung.

"Kami akan terus memaksimalkan kinerja dalam menangani fakir miskin dan kaum terlantar di Kota Lhokseumawe. Kami juga harapkan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak terkait peningkatan kesejahteraan sosial,"kata Ridwan.

Sedangkan untuk transfaransi dana COVID-19, Ridwan menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah transparan dalam pengelolaan dana tersebut.

"Kami sudah lakukan secara transparan dalam pengelolaan dana COVID-19, dana tersebut sudah kita serahkan secara langsung ke panti-panti asuhan dan sebagian lainnya diserahkan ke rekening masing-masing," kata Ridwan.