Jokowi serukan penghentian kekerasan di Myanmar

Presiden RI Joko Widodo (kiri) pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11-11-2022), yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan enam poin penting terkait dengan krisis di Myanmar, salah satu di antaranya adalah penegasan seruan untuk penghentian kekerasan di negara ASEAN yang sedang dilanda krisis politik itu.

Sejumlah poin penting terkait dengan krisis Myanmar disampaikan Presiden Jokowi pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat, yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar, sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.

"Poin pertama, penerapan 5PC (5-point consensus/lima poin konsensus) tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," kata Presiden Jokowi.

Poin kedua, Presiden Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.

Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan.

Menurut Presiden, bantuan kemanusiaan untuk menopang kehidupan menjadi lebih penting artinya saat ini bagi Myanmar.

Poin keempat yang disampaikan Presiden adalah keputusan representasi nonpolitik atau nonpolitical representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan Konferensi Tingkat Tinggi.

"Kelima, engagement (keterikatan) ASEAN dengan semua stakeholders (pemangku kepentingan) Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC," ucap Presiden.

Hal keenam, lanjut Presiden, untuk menghormati prinsip noninterferensi, ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

"Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya," kata Presiden Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN Ke-41 Sesi Retreat, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.