Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas memerintahkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan hanya sibuk pagi hingga sore tapi tidak punya dampak dalam bekerja.
"Arahan Presiden kan (ASN) harus berdampak, jangan sampai ASN sibuk pagi (sampai) sore datang ke kantor tapi dampaknya tidak kelihatan, maka reformasi birokrasi harus fokus, supaya berdampak dirasakan," kata Azwar Anas dalam keterangan kepada wartawan di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.
Azwar Anas menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri "Presidential Lecture" oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada 42 orang peserta "Piloting Program Magang" bagi ASN provinsi Papua.
"Salah satu fokus dari reformasi birokrasi kita, adalah reformasi tematik. Presiden (Jokowi) punya target prioritas penanganan kemiskinan, tapi kita cek anggaran penanganan kemiskinan di semua kementerian/lembaga sekitar Rp500 triliun tapi hanya menurunkan 0,6 persen karena tidak fokus. Di K/L sibuk dengan kegiatan dan menghabiskan anggaran," jelas Azwar.
Kemenpan-RB, menurut Azwar, lalu menetapkan empat fokus kerja reformasi birokrasi yaitu penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi dan belanja produk barang dan jasa melalui e-catalog.
"Terakhir kami targetkan layanan kepegawaian yang rumit dan panjang akan kami perpendek. Kami sudah rapat dengan BKN dan paguyuban sekarang tidak boleh lagi rumit, dari 16 layanan kita potong jadi 3 layanan. Kami sedang lembur karena pesan Presiden harus berdampak, jangan sampai sibuk tidak ada dampaknya," tambah Azwar.
Ia menargetkan penyerderhanaan metode tersebut dapat selesai pada Januari 2023.
Program magang tersebut didesain oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai tindak lanjut Inpres No 9 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan magang ASN Papua berlangsung pada 7 November hingga 21 Desember 2022 dan diikuti oleh peserta yang merupakan ASN potensial dari 18 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Papua, dengan rincian 33 Orang Asli Papua (OAP) dan 9 non-OAP.
Kompetensi utama yang ingin dibangun dalam kegiatan tersebut adalah (1) perencanaan pembangunan daerah, (2) pengelolaan keuangan daerah, (3) pengadaan barang dan jasa pemerintah dan (4) akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah.
Setelah mendapat pembekalan di LAN, para peserta selanjutnya melakukan magang di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, LKPP dan BPKP, pemerintah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, kota Malang, kota Tangerang, kota Surabaya dan kabupaten Banyuwangi.
