Pj Bupati Aceh Timur sebut aplikasi e-kinerja bantu program pemerintah

Aceh Timur (ANTARA) - Penjabat (PJ) Bupati Aceh Timur Mahyuddin menyebutkan aplikasi e-kinerja diciptakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

"E-kinerja adalah suatu program aplikasi website yang dikembangkan oleh BKN untuk mempermudah kegiatan penilaian kinerja aparatur. E-kinerja membantu PNS  dalam melakukan pembuatan lembaran kinerja harian," kata Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin di Aceh Timur, Rabu. 

Hal tersebut disampaikan Mahyuddin saat membuka secara resmi Rapat koordinasi kepegawaian antarperangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Aceh Timur yang digelar Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur.

Mahyuddin mengatakan rapat koordinasi adalah tentang migrasi aplikasi kinerja menjadi e-kinerja BKN. Aplikasi tersebut juga untuk penyederhanaan birokrasi. 

Aplikasi e-kinerja diciptakan dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan RB  Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN.

Mahyuddin menambahkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi mulai tahun ini pemerintah kabupaten Aceh Timur akan menerapkan aplikasi e-kinerja BKN. 

"Oleh karena itu diharapkan dengan penggunaan aplikasi e-kinerja ini, perangkat daerah dalam pemerintah kabupaten Aceh Timur dapat menggunakan secara penuh mulai dari penyusunan sasaran kinerja pegawai jabatan pimpinan tinggi," kata Mahyuddin.

Atau, kata dia, pimpinan unit mandiri, penyusunan matriks peran hasil dan penetapan sasaran kinerja pegawai jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi periodik dan evaluasi kinerja. 

Aspek kedua, kata dia, adalah sumber daya manusia. Aspek ini berdampak pada perpindahan jabatan terutama dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang tentu saja berimplikasi pada terjadinya proses konversi kompetensi, di mana saat memangku jabatan administrasi cenderung menekankan pada kompetensi manajerial.

Sedangkan dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini menuntut adanya penambahan kompetensi fungsional atau keahlian bidang tertentu, kata Pj Bupati Aceh Timur.

Aspek lainnya yaitu aspek ketatalaksanaan sendiri, diperlukan perubahan pola kerja, komunikasi serta membangun budaya kerja yang berbasis pada kolektivitas, serta membangun teamwork yang lebih solid sehingga terbangun kolaborasi antar unit kerja.

"Maka melalui rapat koordinasi kepegawaian ini, saya berharap terbangunnya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah tentang perubahan sistem kerja ini," kata Mahyuddin.