"Dengan jumlah pengungsi menembus 26 ribu penduduk dan korban tewas mencapai 16 jiwa, pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional," kata anggota DPR RI Sarifuddin Sudding.
Menurut dia, permintaan bantuan dari pengungsi sudah menunjukkan pemerintah daerah kewalahan menangani bencana Sinabung.
"Penetapan bencana nasional juga tidak usah menunggu kedatangan Presiden SBY ke Sinabung yang baru direncanakan minggu depan," kata Sudding di Jakarta, Kamis.
Dari sisi regulasi, lanjutnya, ada UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana dan indikator status bencana meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
"Lihat faktanya, lihat penderitaan mereka selama lebih dari empat bulan ini. Fakta-fakta di lapangan sudah memenuhi indikator-indikator itu," kata Sudding.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2014
"Dengan semakin banyaknya ruang publik untuk kegiatan kreatif maka akan semakin banyak mengundang orang datang ke mal, dan bagi yang menyelenggarakan akan mempermudah mendapat pengunjung. Ini simbiosis yang menguntungkan," katanya saat membuka rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPP APPBI) di Jakarta, Kamis.
Mari mengatakan, saat ini baru beberapa pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang publik untuk kegiatan kreatif seperti pertunjukan seni dan pameran produk.
"Baru ada dua tiga mal yang membuat public space permanen seperti Grand Indonesia dengan Indonesia Kaya-nya atau mal Kelapa Gading dengan Jakarta Food and Fashion Festival," kata Mari.
Mari mengatakan pertumbuhan industri kreatif berkaitan erat dengan perkembangan pariwisata yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan pusat-pusat belanja.
"Banyak studi empiris menunjukkan di mana ada wilayah tertentu yang dijadikan destinasi wisata, maka jumlah retailnya juga meningkat. Itu potensi yang perlu kita pikirkan bersama," katanya.
Sekretaris Jenderal DPP APPBI Darwin A Roni mengatakan pengelola pusat belanja menyambut baik imbauan pemerintah tersebut.
"Itu sebenarnya sudah berjalan. Cuma kami tidak bisa sembarangan memasukkan produk lokal ke mal karena kualitas dan pelayanan harus disesuaikan," kata Darwin.
Editor: Maryati
COPYRIGHT © 2014
Pewarta: Pewarta : Zul SikumbangEditor :
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
