"Angka stunting di Aceh memang realitif tinggi dan saat ini kita juga sedang kroscek kembali terhadap data itu. Penanganan yang dilakukan sesuai dengan data faktual yang ada di lapangan," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Blang Padang, Banda Aceh, Minggu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela deklarasi gerakan stunting di Provinsi Aceh yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dan juga pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Ia menjelaskan sebagai komitmen Pemerintah Aceh untuk mengatasi gangguan pertumbuhan tinggi badan anak disebabkan kurangnya asupan gizi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh.
Regulasi yang dikeluarkan tersebut merupakan bagian dari landasan menggalang komitmen para pihak untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi setiap anak di daerah, sehingga penanganan stunting dapat dilakukan secara bersama-sama.
"Pelayanan yang dimaksud ini bersifat komprehensif, mulai dari masalah kesehatan, sosialisasi, peningkatan gizi, pemantauan, evaluasi dan sebagainya. Intinya, kita harus meningkatkan perhatian bagi tumbuh kembang anak di daerah ini," katanya.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan perhatian dan juga memiliki komitmen yang sama untuk melahirkan generasi muda sehat sehingga menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.
"Jika ingin menjadi bangsa yang maju, pembinaan generasi muda harus kita utamakan. Pembinaan itu tidak hanya soal pendidikan, tapi harus dimulai dari kesehatan fisik sejak usia dini," katanya.
Dinas Kesehatan Aceh menyebutkan, prevalensi stunting di Aceh mencapai 37,9 persen dan secara nasional berada pada posisi 30.8 persen.
Ia menambahkan dalam menurunkan angka stunting di Aceh tersebut nantinya juga akan diikuti oleh peraturan dari Pemerintah Kabupaten dan kota sehingga upaya menekan angka stunting di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu dapat terwujud.
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati mengatakan penyebab utama stunting ini adalah kurangnya perhatian bagi tumbuh kembang anak, terutama asupan gizi yang berakibat tubuh si anak menjadi pendek dan daya tahannya tidak terlalu kuat.
"Aceh masuk daerah dengan prevalensi gizi buruk cukup tinggi di Indonesia. Ada banyak faktor penyebab terjadi kasus ini, antara lain, minimnya kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan, kurangnya memahami pentingnya ASI bagi bayi dan rendahnya kepedulian pada makanan suplemen bagi anak," katanya.
Karena itu ia pihaknya mengajak semua pihak untuk meningkatakan kampanye "sadar gizi" dan juga Gerakan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh dalam upaya mengatasi persoalan tersebut.
"Tim Penggerak PKK di seluruh Aceh siap berada garis di depan dalam mengampan yekan gerakan ini dan untuk memaksimalkan kegiatan ini kami juga membutuhkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, elemen masyarakat, akademisi, pegiat medis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya," kata Dyah.
Dalam kegiatan tersebut Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakil TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati dan para unsur Forkopimda Aceh dan juga bupati dan Wakil Bupati Aceh ikut membaca deklarasi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh.
Pewarta: Muhammad IfdhalUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
