"Saya berharap inisiatif ini dapat dilaksanakan semua desa di Aceh Barat," kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, Jufri di Meulaboh, Senin.
Di sela - sela peluncuran sekolah anggaran gampong di Kantor Camat Arongan Lambalek, dijelaskan, Pemda sangat berharap kesuksesan itu melalui dampingan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra).
Lembaga tersebut saat ini melanjutkan pendampingan terhadap tiga desa di Aceh Barat yang menjadi pilot project dari pendampingan LSM MaTA dan Seknas Fitra dalam Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
Jufri, menyampaikan, peran lembaga - lembaga yang ada di gampong seperti "tuha peut" atau secara nasional disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selama ini masih kurang karena terbatasnya kemampuan.
"Makanya wajar, jika Bupati Aceh Barat meminta kepada KOMPAK agar melakukan pendampingan di semua gampong. Harapan Pemkab Aceh Barat lah yang nantinya mereplikasi praktik baik dari gampong percontohan tersebut ke desa lainnya," harapnya.
Sementara Program Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan, sekolah anggaran gampong merupakan wadah belajar bersama di level gampong yang dapat diikuti oleh keuchik/ kepala desa dan seluruh aparatur gampong, tuha peut, kaum perempuan, disabilitas dan kelompok marginal lainnya.
"Dalam rangka merencanakan pembangunan yang responsif gender dan inklusif sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, adminduk dan pengembangan ekonomi dapat terealisasi dengan baik," jelasnya.
Badiul Hadi, menambahkan bahwa sekolah anggaran gampong tersebut juga sedang dilaksanakan serentak di enam kabupaten di lima provinsi yaitu Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
Pewarta: AnwarEditor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.