Meskipun baru berumur satu tahun, Mahkamah Syariah Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah menjalankan program prioritas Mahkamah Agung (MA), kata pejabat peradilan setempat.
“Saat ini kita telah menjalankan program prioritas MA dan program prioritas Badilag, sesuai dengan tema HUT ke-74 Mahkamah Agung, yakni 'Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani',” kata ketua Mahkamah Syariah Blangpidie, Amrin Salim di Blangpidie, Kamis.
Amrin Salim menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela acara memotong tumpeng dan kue ulang tahun pertama Mahkamah Syariah Blangpidie, dimana pada tanggal 22 Oktober 2019 ini lembaga tersebut genap berusia satu tahun sejak diresmikan ketua MA pada 22 Oktober 2018 lalu.
Dalam rangka merayakan HUT yang pertama tersebut Mahkamah Syariah yang bernaung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hanya menggelar acara sederhana dengan memotong tumpeng dan kue ulang tahun di kantornya sendiri di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Abdya.
“Diusianya yang masih belia ini, Mahkamah Syariah Blangpidie pasti memiliki banyak kekurangan terutama dari fasilitas sarana dan prasarana, namun dari segi pelayanan lembaga kita terus melakukan upaya upaya dan inovasi inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan meskipun dalam kondisi serba terbatas,” ungkap Amrin Salim.
Meskipun kondisinya masih serba terbatas, namun, beberapa inovasi dan program yang telah dijalankan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yakni website Mahkamah Syariah Blangpidie. Direktori putusan MA, pendaftaran perkara secara elektronik (e-court).
Kemudian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) program one day one publish dan juga telah meluncurkan berbagai aplikasi untuk mempermudah dan memonitoring pekerjaan yakni aplikasi Monitoring SIPP, aplikasi e-register, dan e-keuangan, Despa.
“Intinya semua aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdya. Bahkan dalam waktu dekat Mahkamah Syariah Blangpidie akan berusaha menjadi lembaga yang terakreditasi dengan menerapkan akreditasi penjaminan mutu (APM),” ujarnya
Disamping itu, pada tanggal 29 Oktober 2019 ini, pihak Mahkamah Syariah juga akan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Semoga di usia yang pertama ini Mahkamah Syariah Blangpidie semakin maju dan semakin dipercaya publik, sehingga menjadi lembaga yang mapan dan berhasil mewujudkannya visi dan misi MA yakni menuju peradilan yang agung, mohon doa dan dukungan bagi semua stakeholder,” pintanya
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Saat ini kita telah menjalankan program prioritas MA dan program prioritas Badilag, sesuai dengan tema HUT ke-74 Mahkamah Agung, yakni 'Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani',” kata ketua Mahkamah Syariah Blangpidie, Amrin Salim di Blangpidie, Kamis.
Amrin Salim menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela acara memotong tumpeng dan kue ulang tahun pertama Mahkamah Syariah Blangpidie, dimana pada tanggal 22 Oktober 2019 ini lembaga tersebut genap berusia satu tahun sejak diresmikan ketua MA pada 22 Oktober 2018 lalu.
Dalam rangka merayakan HUT yang pertama tersebut Mahkamah Syariah yang bernaung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hanya menggelar acara sederhana dengan memotong tumpeng dan kue ulang tahun di kantornya sendiri di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Abdya.
“Diusianya yang masih belia ini, Mahkamah Syariah Blangpidie pasti memiliki banyak kekurangan terutama dari fasilitas sarana dan prasarana, namun dari segi pelayanan lembaga kita terus melakukan upaya upaya dan inovasi inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan meskipun dalam kondisi serba terbatas,” ungkap Amrin Salim.
Meskipun kondisinya masih serba terbatas, namun, beberapa inovasi dan program yang telah dijalankan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yakni website Mahkamah Syariah Blangpidie. Direktori putusan MA, pendaftaran perkara secara elektronik (e-court).
Kemudian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) program one day one publish dan juga telah meluncurkan berbagai aplikasi untuk mempermudah dan memonitoring pekerjaan yakni aplikasi Monitoring SIPP, aplikasi e-register, dan e-keuangan, Despa.
“Intinya semua aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdya. Bahkan dalam waktu dekat Mahkamah Syariah Blangpidie akan berusaha menjadi lembaga yang terakreditasi dengan menerapkan akreditasi penjaminan mutu (APM),” ujarnya
Disamping itu, pada tanggal 29 Oktober 2019 ini, pihak Mahkamah Syariah juga akan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Semoga di usia yang pertama ini Mahkamah Syariah Blangpidie semakin maju dan semakin dipercaya publik, sehingga menjadi lembaga yang mapan dan berhasil mewujudkannya visi dan misi MA yakni menuju peradilan yang agung, mohon doa dan dukungan bagi semua stakeholder,” pintanya
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019