Ketua Komis I DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad MPd meminta kepada Pemerintah kota setempat agar segera melakukan penataan simpang Tujuh Ulee Kareng, karena kemacetan dan kesemrawutannya semakin parah.
"Penyelesaian terhadap permasalahan kemacetan di Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut perlu penanganan serius dari dinas terkait, apalagi memasuki waktu-waktu sibuk mengalami kemacetan panjang dengan durasi lama terutama pagi dan sore," katanya di Bnada Aceh, Minggu (10/11).
Baca juga: Pemkot Banda Aceh butuh Rp240 miliar untuk penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng
Ia menyatakan, Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.
Namun, tambahnya, sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait karena permasalahan kemacetan di simpang itu sudah terjadi puluhan tahun.
Baca juga: Sandiaga Uno nikmati kopi Solong Ulee Kareng
"Kami mendesak kedua dinas ini segera mengambil langkah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di Simpang Tujuh itu," ujar Musriadi.
Dalam menangani persoalan kemacetan ini, ia menilai bahwa traffic light (lampu lalu lintas) perlu dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan dan mewujudkan tertib berlalu lintas di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut.
"Saya berharap segera disediakan fasilitas traffic light di kawasan simpang tujuh ini, sebagai langkah kongkrit dalam mengurai kemacetan," katanya.
Disamping itu, Musriadi juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, agar segera mempercepat pembangunan perluasan Jalan T Iskandar dari arah Lambhuk ke Ulee Kareng.
Karena menurutnya, jalan itu saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP.
Ia menambahkan, jalan ini juga perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.
"Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting dalam mengurai kemacetan di kawasan Simpang BPKP dan Jalan T Iskandar," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Penyelesaian terhadap permasalahan kemacetan di Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut perlu penanganan serius dari dinas terkait, apalagi memasuki waktu-waktu sibuk mengalami kemacetan panjang dengan durasi lama terutama pagi dan sore," katanya di Bnada Aceh, Minggu (10/11).
Baca juga: Pemkot Banda Aceh butuh Rp240 miliar untuk penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng
Ia menyatakan, Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.
Namun, tambahnya, sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait karena permasalahan kemacetan di simpang itu sudah terjadi puluhan tahun.
Baca juga: Sandiaga Uno nikmati kopi Solong Ulee Kareng
"Kami mendesak kedua dinas ini segera mengambil langkah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di Simpang Tujuh itu," ujar Musriadi.
Dalam menangani persoalan kemacetan ini, ia menilai bahwa traffic light (lampu lalu lintas) perlu dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan dan mewujudkan tertib berlalu lintas di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut.
"Saya berharap segera disediakan fasilitas traffic light di kawasan simpang tujuh ini, sebagai langkah kongkrit dalam mengurai kemacetan," katanya.
Disamping itu, Musriadi juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, agar segera mempercepat pembangunan perluasan Jalan T Iskandar dari arah Lambhuk ke Ulee Kareng.
Karena menurutnya, jalan itu saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP.
Ia menambahkan, jalan ini juga perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.
"Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting dalam mengurai kemacetan di kawasan Simpang BPKP dan Jalan T Iskandar," pungkasnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019