Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya, agar memprioritaskan pembangunan Aceh secara maksimal.
“Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus," kata Dahlan Jamaluddin di Jakarta, Senin.
Baca juga: Pemerintah Aceh fokus ambil alih pengelolaan Migas Blok B di Aceh Utara
Menurutnya, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh, sejumlah anggota legislator asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk mempermanenkan dana otonomi khusus Aceh.
Ia juga sepakat pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh untuk berkomunikasi dengan sejumlah legislator asal Aceh di Jakarta pada Senin siang, sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Baca juga: DPR dorong percepatan pembangunan dan ekonomi di Aceh
“Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan," kata Dahlan menambahkan.
Secara regulasi, kata dia, Aceh juga memiliki otonomi yang asimetris dan Aceh memiliki undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh.
Untuk itu, ia berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus," kata Dahlan Jamaluddin di Jakarta, Senin.
Baca juga: Pemerintah Aceh fokus ambil alih pengelolaan Migas Blok B di Aceh Utara
Menurutnya, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh, sejumlah anggota legislator asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk mempermanenkan dana otonomi khusus Aceh.
Ia juga sepakat pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh untuk berkomunikasi dengan sejumlah legislator asal Aceh di Jakarta pada Senin siang, sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Baca juga: DPR dorong percepatan pembangunan dan ekonomi di Aceh
“Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan," kata Dahlan menambahkan.
Secara regulasi, kata dia, Aceh juga memiliki otonomi yang asimetris dan Aceh memiliki undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh.
Untuk itu, ia berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019