Presiden mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Rizki Ardial meminta kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah untuk mengambil sikap terkait pengusulan alokasi dana anggaran Kadin Aceh.
“Kami meminta Plt Gubernur Aceh untuk dapat membatalkan alokasi anggaran pengadaan beberapa barang yang akan digunakan untuk Kadin Aceh,” katanya di Banda Aceh, Kamis (14/11) malam.
Baca juga: GeRAK Aceh surati KPK terkait anggaran hibah untuk Kadin
Menurutnya, usulan dana tersebut sangat tidak sesuai di tengah kondisi permasalahan perekonomian dan kemiskinan di Aceh.
Alokasi anggaran itu sangat miris dan melukai hati rakyat Aceh, dikarenakan masih banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk dapat dimanfaatkan oleh Rakyat banyak.
“Dana Rp2 miliar lebih itu, jika dianggarkan tepat sasaran maka sangat membantu upaya Pemerintah Aceh dalam memberantas kemiskinan yang ada, terlebih di Kadin anggotanya merupakan para saudagar-saudagar yang diharapkan dapat membantu pendapatan Aceh, bukan untuk menghabiskan pendapatan Aceh, apalagi dana yang digunakan bersumber dari APBA,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan mahasiswa berharap Pemerintah Aceh dapat melihat lebih bijak lagi dalam mengalokasikan setiap anggaran dan kemanfaatan aset Pemerintah Aceh.
“Bukan tidak boleh pemerintah membeli aset, akan tetapi alangkah baiknya aset yang dimiliki oleh pemerintahan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, yaitu rakyat Aceh bukan segelintir orang apalagi para saudagar, dikarenakan masih banyak orang miskin yang membutuhkan lebih banyak sentuhan dari pemerintah,” kata Rizki Ardial.
Lanjutnya, PR pemerintah hari ini adalah bagaimana memanfaatkan APBA untuk dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lebih berkembang untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan juga masalah akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas umum.
“Jadi Pemerintah Aceh harus fokus kepada itu dulu, bagaimana masyarakat bisa makan 3 kali sehari, punya rumah layak huni, punya fasilitas kesehatan yang memadai dan anak-anak Aceh memperoleh pendidikan yang memadai,” harapnya.
Menurutnya, kalau hal itu sudah dapat terpenuhi dan masyarakat sudah hidup sejahtera, barulah melirik sektor lainnya.
“Maka kami berharap Plt Gubernur Aceh segera membatalkan alokasi tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Kami meminta Plt Gubernur Aceh untuk dapat membatalkan alokasi anggaran pengadaan beberapa barang yang akan digunakan untuk Kadin Aceh,” katanya di Banda Aceh, Kamis (14/11) malam.
Baca juga: GeRAK Aceh surati KPK terkait anggaran hibah untuk Kadin
Menurutnya, usulan dana tersebut sangat tidak sesuai di tengah kondisi permasalahan perekonomian dan kemiskinan di Aceh.
Alokasi anggaran itu sangat miris dan melukai hati rakyat Aceh, dikarenakan masih banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk dapat dimanfaatkan oleh Rakyat banyak.
“Dana Rp2 miliar lebih itu, jika dianggarkan tepat sasaran maka sangat membantu upaya Pemerintah Aceh dalam memberantas kemiskinan yang ada, terlebih di Kadin anggotanya merupakan para saudagar-saudagar yang diharapkan dapat membantu pendapatan Aceh, bukan untuk menghabiskan pendapatan Aceh, apalagi dana yang digunakan bersumber dari APBA,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan mahasiswa berharap Pemerintah Aceh dapat melihat lebih bijak lagi dalam mengalokasikan setiap anggaran dan kemanfaatan aset Pemerintah Aceh.
“Bukan tidak boleh pemerintah membeli aset, akan tetapi alangkah baiknya aset yang dimiliki oleh pemerintahan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, yaitu rakyat Aceh bukan segelintir orang apalagi para saudagar, dikarenakan masih banyak orang miskin yang membutuhkan lebih banyak sentuhan dari pemerintah,” kata Rizki Ardial.
Lanjutnya, PR pemerintah hari ini adalah bagaimana memanfaatkan APBA untuk dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lebih berkembang untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan juga masalah akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas umum.
“Jadi Pemerintah Aceh harus fokus kepada itu dulu, bagaimana masyarakat bisa makan 3 kali sehari, punya rumah layak huni, punya fasilitas kesehatan yang memadai dan anak-anak Aceh memperoleh pendidikan yang memadai,” harapnya.
Menurutnya, kalau hal itu sudah dapat terpenuhi dan masyarakat sudah hidup sejahtera, barulah melirik sektor lainnya.
“Maka kami berharap Plt Gubernur Aceh segera membatalkan alokasi tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019