Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati mengatakan peningkatan ekonomi keluarga berkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan di sebuah kawasan khususnya Aceh.
"Kita telah mengimbau seluruh kader PKK di seluruh Aceh untuk meningkatkan sinergitas bersama seluruh elemen pemerintahan sehingga program-program kerja yang dilakukan bisa sejalan dengan pemerintah," kata Dyah Erti Idawati di Banda Aceh, Rabu.
Di sela-sela rapat koordinasi TKP2K Aceh dan Kabupaten/Kota di Aula Bappeda Aceh, ia menjelaskan PKK memiliki Pokja yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga.
"Semua pihak harus terlibat aktif untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh dan dengan gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, masalahini akan cepat terurai," katanya.
Pihaknya juga berharap Bappeda Aceh dapat memberikan data kemiskinan kepada pihaknya, sehingga PKK bisa menghimpun seluruh jajarannya agar bergerak beriringan.
Selama ini, program kerja PKK seperti pengentasan stunting juga berjalan baik, karena stunting juga berkaitan erat dengan kemiskinan.
Ia menambahkan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengamanatkan pembentukan romoh gizi gampong/desa di seluruh desa di Aceh. Saat sudah ada 20 dari 23 kabupaten telah dideklarasikan pendirian rumoh gizi.
Dyah berharap pada tahun 2020, pencegahan dan penanganan stunting ini bisa dilakukan mandiri dengan dana desa dan dirinya juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota dapat membuat payung hukum sehingga gampong tidak menyalahi aturan dalam penganggaran dana desa untuk operasional rumoh gizi.
Sekretaris Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, Illiza Sa"aduddin Djamal, mengatakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Aceh sangat ditentukan banyak pihak, karenanya, gerakan bersama harus dilakukan sehingga kemiskinan di Aceh bisa diturunkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kita telah mengimbau seluruh kader PKK di seluruh Aceh untuk meningkatkan sinergitas bersama seluruh elemen pemerintahan sehingga program-program kerja yang dilakukan bisa sejalan dengan pemerintah," kata Dyah Erti Idawati di Banda Aceh, Rabu.
Di sela-sela rapat koordinasi TKP2K Aceh dan Kabupaten/Kota di Aula Bappeda Aceh, ia menjelaskan PKK memiliki Pokja yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga.
"Semua pihak harus terlibat aktif untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh dan dengan gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, masalahini akan cepat terurai," katanya.
Pihaknya juga berharap Bappeda Aceh dapat memberikan data kemiskinan kepada pihaknya, sehingga PKK bisa menghimpun seluruh jajarannya agar bergerak beriringan.
Selama ini, program kerja PKK seperti pengentasan stunting juga berjalan baik, karena stunting juga berkaitan erat dengan kemiskinan.
Ia menambahkan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengamanatkan pembentukan romoh gizi gampong/desa di seluruh desa di Aceh. Saat sudah ada 20 dari 23 kabupaten telah dideklarasikan pendirian rumoh gizi.
Dyah berharap pada tahun 2020, pencegahan dan penanganan stunting ini bisa dilakukan mandiri dengan dana desa dan dirinya juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota dapat membuat payung hukum sehingga gampong tidak menyalahi aturan dalam penganggaran dana desa untuk operasional rumoh gizi.
Sekretaris Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, Illiza Sa"aduddin Djamal, mengatakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Aceh sangat ditentukan banyak pihak, karenanya, gerakan bersama harus dilakukan sehingga kemiskinan di Aceh bisa diturunkan.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019