Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh melalui Dinas Pehubungan (Dishub) setempat mulai menerapkan pemberlakuan transaksi nontunai bagi kendaraan bermotor mencegah kebocoran di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue.
"Mulai hari ini, sudah diberlakukan transaksi nontunai. Pakai kartu nontunai di pintu masuk pertama bagi setiap pengguna dermaga Ulee Lheue," terang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Ulee Lheue, Muhammad Isa di Banda Aceh, Senin.
Ia menerangkan, transaksi nontunai atau pembayaran retribusi di pelabuhan setempat menggunakan uang elektronik bekerjasama empat lembaga keuangan di antaranya e-money produk Bank Mandiri, Brizzi dari BRI, TapCash milik BNI, dan Flazz dari BCA.
Sedangkan kartu Banda Aceh Gemilang khusus bagi pengguna yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Ulee Lheue untuk merealisasikan salah satu poin dalam kesepakatan Pemkot Banda Aceh dan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
"Ini, baru di pintu masuk saja. Tapi kita terus menyosialisasikan ke pengguna pelabuhan penyeberangan ini. Di antaranya (sepeda) motor Rp1.000 dan mobil Rp3.000," katanya.
"Adanya ini, maka uang masyarakat terhindar ke kantong petugas. Adanya perlakuan itu, uangnya langsung ke kas daerah. Nantinya semua transaksi di kawasan pelabuhan ini bakal menggunakan nontunai," tegas Isa.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Banda Aceh, Jakfar menyebut, pihaknya melakukan pemantauan penerapan transaksi nontunai di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue secara umum berjalan normal.
"Semuanya berjalan normal, cuma kendalanya belum semua pengguna memiliki kartu. Untuk mengantisipasinya, mereka memakai kartu petugas kita untuk bisa masuk," terangnya.
Ia mengaku, setiap kendaraan bermotor saat masuk ke pelabuhan penyeberangan harus memiliki kartu, termasuk bagi mereka yang sering melakukan aktivitas sehari-hari di kawasan pelabuhan penyeberangan.
"Begini ya. Kalau orang pelabuhan, seperti becak dan taksi, itu berlangganan. Kalau masyarakat biasa, bisa menggunakan produk-produk dari bank," tegas Jakfar.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman sebelumnya mengatakan, penerapan transaksi nontunai untuk tahap awal dan sebagai pilot proyek dilakukan di Pelabuhan Ulee Lheue.
"Transaksi nontunai yang akan diberlakukan di Pelabuhan Ulee Lheue mencakup layanan tiket, kuliner di kantin, dan perparkiran," katanya.
Menurut Wali Kota, penerapan transaksi nontunai merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Mantan Direktur Utama Bank Aceh itu menyebutkan, sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menerbitkan peraturan wali kota terkait transaksi nontunai.
Langkah selanjutnya, sebut Wali Kota, penerapan transaksi nontunai tinggal mekanisme atau teknis pelaksanaan di lapangan. Termasuk menginstruksikan satuan kerja terkait agar program transaksi nontunai diimplementasikan tahun ini juga.
"Soal anggaran, akan kami pastikan harus ada. Transaksi nontunai ini ini juga menyangkut dengan penetapan Banda Aceh yang masuk gerakan menuju 100 kota pintar di Indonesia," ujar Aminullah Usman.
Setelah Pelabuhan Ulee Lheue, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menerapkan sistem transaksi nontunai di sejumlah tempat publik lainnya. Di antaranya lokasi parkir Jalan P Nyak Makam dan terminal minibus Lueng Bata.
"Dengan transkasi nontunai, segala kemudahan akan dapat dinikmati masyarakat. Transaksi nontunai lebih aman, mudah, dan efisien. Termasuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Mulai hari ini, sudah diberlakukan transaksi nontunai. Pakai kartu nontunai di pintu masuk pertama bagi setiap pengguna dermaga Ulee Lheue," terang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Ulee Lheue, Muhammad Isa di Banda Aceh, Senin.
Ia menerangkan, transaksi nontunai atau pembayaran retribusi di pelabuhan setempat menggunakan uang elektronik bekerjasama empat lembaga keuangan di antaranya e-money produk Bank Mandiri, Brizzi dari BRI, TapCash milik BNI, dan Flazz dari BCA.
Sedangkan kartu Banda Aceh Gemilang khusus bagi pengguna yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Ulee Lheue untuk merealisasikan salah satu poin dalam kesepakatan Pemkot Banda Aceh dan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
"Ini, baru di pintu masuk saja. Tapi kita terus menyosialisasikan ke pengguna pelabuhan penyeberangan ini. Di antaranya (sepeda) motor Rp1.000 dan mobil Rp3.000," katanya.
"Adanya ini, maka uang masyarakat terhindar ke kantong petugas. Adanya perlakuan itu, uangnya langsung ke kas daerah. Nantinya semua transaksi di kawasan pelabuhan ini bakal menggunakan nontunai," tegas Isa.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Banda Aceh, Jakfar menyebut, pihaknya melakukan pemantauan penerapan transaksi nontunai di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue secara umum berjalan normal.
"Semuanya berjalan normal, cuma kendalanya belum semua pengguna memiliki kartu. Untuk mengantisipasinya, mereka memakai kartu petugas kita untuk bisa masuk," terangnya.
Ia mengaku, setiap kendaraan bermotor saat masuk ke pelabuhan penyeberangan harus memiliki kartu, termasuk bagi mereka yang sering melakukan aktivitas sehari-hari di kawasan pelabuhan penyeberangan.
"Begini ya. Kalau orang pelabuhan, seperti becak dan taksi, itu berlangganan. Kalau masyarakat biasa, bisa menggunakan produk-produk dari bank," tegas Jakfar.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman sebelumnya mengatakan, penerapan transaksi nontunai untuk tahap awal dan sebagai pilot proyek dilakukan di Pelabuhan Ulee Lheue.
"Transaksi nontunai yang akan diberlakukan di Pelabuhan Ulee Lheue mencakup layanan tiket, kuliner di kantin, dan perparkiran," katanya.
Menurut Wali Kota, penerapan transaksi nontunai merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Mantan Direktur Utama Bank Aceh itu menyebutkan, sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menerbitkan peraturan wali kota terkait transaksi nontunai.
Langkah selanjutnya, sebut Wali Kota, penerapan transaksi nontunai tinggal mekanisme atau teknis pelaksanaan di lapangan. Termasuk menginstruksikan satuan kerja terkait agar program transaksi nontunai diimplementasikan tahun ini juga.
"Soal anggaran, akan kami pastikan harus ada. Transaksi nontunai ini ini juga menyangkut dengan penetapan Banda Aceh yang masuk gerakan menuju 100 kota pintar di Indonesia," ujar Aminullah Usman.
Setelah Pelabuhan Ulee Lheue, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menerapkan sistem transaksi nontunai di sejumlah tempat publik lainnya. Di antaranya lokasi parkir Jalan P Nyak Makam dan terminal minibus Lueng Bata.
"Dengan transkasi nontunai, segala kemudahan akan dapat dinikmati masyarakat. Transaksi nontunai lebih aman, mudah, dan efisien. Termasuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019