Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya untuk meningkatkan disiplin guna mencapai target kinerja yang lebih baik pada tahun 2020.
"Presiden telah menetapkan target kinerja yang terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (Simanja) ASN dan para aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Aceh juga wajib meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan," katanya di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menjadi pembina Upacara Apel Bersama pada awal tahun 2020 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut memuat sistem penilaian dan sanksi terhadap ASN yang tidak bekerja sesuai target diantaranya meliputi perilaku, sistem kerja, disiplin dan capaian yang telah diraih.
"Pemerintah Aceh juga menerapkan sistem kerja dan sanksi yang telah dipertegas di dalam Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2018 tentang manajemen kinerja ASN,"kata Nova.
Nova mengatakan, ia telah menginstruksikan Sekda Aceh dan seluruh pimpinan SKPA untuk menyusun sasaran dan penilaian kinerja pegawai Pemerintah Aceh melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja atau Simanja.
"Pemberlakuan sistem pengukuran kinerja tersebut mulai berlaku efektif sejak hari ini, 2 Januari 2020, bagi ASN di lingkungan Pemerintah Aceh yang tidak menjalankan instruksi dengan baik, sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa sanksi administrasi, tapi juga sanksi keuangan secara berjenjang," katanya.
Plt Gubernur juga menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh ASN di Pemerintah Aceh agar jangan pernah berhenti untuk belajar dan meningkatkan kapasitas sehingga setiap ASN memiliki kompetensi memadai dalam bekerja.
Nova juga mengajak seluruh ASN untuk menyukseskan Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (Gerakan BEREH) dan Ia berharap gerakan tersebut bisa menjadi komitmen seluruh SKPA untuk membawa terobosan baru bagi peningkatan pelayanan publik di Aceh.
"Setiap SKPA juga harus mampu menggunakan dan mengelola anggaran secara efisien dan transparan sesuai aturan yang berlaku dan jangan lupa untuk menjalankan rekomendasi BPK RI terkait penyelesaian masalah Aset. Saya minta masalah ini ditata lebih rapi, sehingga semua aset daerah terdata secara lengkap," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Presiden telah menetapkan target kinerja yang terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (Simanja) ASN dan para aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Aceh juga wajib meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan," katanya di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menjadi pembina Upacara Apel Bersama pada awal tahun 2020 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut memuat sistem penilaian dan sanksi terhadap ASN yang tidak bekerja sesuai target diantaranya meliputi perilaku, sistem kerja, disiplin dan capaian yang telah diraih.
"Pemerintah Aceh juga menerapkan sistem kerja dan sanksi yang telah dipertegas di dalam Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2018 tentang manajemen kinerja ASN,"kata Nova.
Nova mengatakan, ia telah menginstruksikan Sekda Aceh dan seluruh pimpinan SKPA untuk menyusun sasaran dan penilaian kinerja pegawai Pemerintah Aceh melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja atau Simanja.
"Pemberlakuan sistem pengukuran kinerja tersebut mulai berlaku efektif sejak hari ini, 2 Januari 2020, bagi ASN di lingkungan Pemerintah Aceh yang tidak menjalankan instruksi dengan baik, sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa sanksi administrasi, tapi juga sanksi keuangan secara berjenjang," katanya.
Plt Gubernur juga menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh ASN di Pemerintah Aceh agar jangan pernah berhenti untuk belajar dan meningkatkan kapasitas sehingga setiap ASN memiliki kompetensi memadai dalam bekerja.
Nova juga mengajak seluruh ASN untuk menyukseskan Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (Gerakan BEREH) dan Ia berharap gerakan tersebut bisa menjadi komitmen seluruh SKPA untuk membawa terobosan baru bagi peningkatan pelayanan publik di Aceh.
"Setiap SKPA juga harus mampu menggunakan dan mengelola anggaran secara efisien dan transparan sesuai aturan yang berlaku dan jangan lupa untuk menjalankan rekomendasi BPK RI terkait penyelesaian masalah Aset. Saya minta masalah ini ditata lebih rapi, sehingga semua aset daerah terdata secara lengkap," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020