Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi mengaku pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya seseorang tersebut adalah petugas KPK gadungan. Bupati ini menuturkan modus si petugas gadungan tersebut adalah untuk mencoba menakut-nakuti lalu memeras korbannya.
Namun Tgk Sarkawi bukan orang yang mudah ditipu. Dia bahkan sudah menaruh curiga sejak awal terhadap gelagat si petugas gadungan itu.
Baca juga: Polisi usut penumpukan limbah B3 di RSUD Bener Meriah
Hanya saja bupati ini sangat menyayangkan adanya prilaku tersebut di daerahnya. Dia khawatir aksi si petugas KPK gadungan itu bisa menimbulkan kerugian terhadap orang yang lain.
"Jadi kita menyayangkan, kenapa ada kelompok atau siapapun yang mengatasnamakan KPK untuk mencari keuntungan pribadi," kata Tgk Sarkawi di Redelong, Senin.
Baca juga: Operator desa diduga larikan dana Rp300 juta, warga lapor polisi
Sarkawi menyampaikan bahwa ia sangat percaya lembaga KPK memiliki sistem kerja yang baik.
Karena itu menurutnya ketika ada seseorang yang mengaku sebagai petugas KPK, namun menunjukkan prilaku yang tidak sesuai koridor hukum, mudah saja baginya untuk tidak mempercayainya.
Baca juga: Bener Meriah targetkan tuan rumah berkuda pada PON 2024
"Ya tinggal kitanya, kita percaya KPK itu punya sistem untuk penegakan hukum, tapi yang kita lihat kemarin itu adalah upaya-upaya yang sebaliknya, bertabrakan dengan hukum, tidak sesuai dengan koridor begitu," tutur Sarkawi.
Tak hanya sampai disitu, untuk lebih memastikannya Tgk Sarkawi bahkan sudah pernah mengklarifikasi langsung tentang hal ini ke lembaga KPK di Jakarta.
Alhasil semuanya sesuai dugaan awal, bahwa seseorang di Bener Meriah tersebut dipastikan hanyalah mengaku-ngaku, mengatasnamakan, alias gadungan.
"Yang jelas untuk sementara ada pihak yang mengatasnamakan KPK, yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, ini yang bisa saya katakan sekarang," ucap Sarkawi.
"Dan sudah kita konfirmasi ke KPK di Jakarta bahwa tidak benar itu semuanya, ini adalah gadungan," katanya lagi.
Karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Bupati yang akrab disapa Abuya ini mengaku masih mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi guna mengusut dugaan adanya perbuatan merugikan yang ditimbulkan oleh aksi petugas KPK gadungan tersebut.
"Kita lihat saja nanti, kita masih mempertimbangkan, karena informasi awal yang kami dengar ini ternyata terjadi bukan di Bener Meriah saja, tapi juga ada beberapa tempat yang lain. Jadi agar tidak menjadi liar, menimbulkan korban-korban, maka lagi kita pertimbangkan ini sebenarnya," tutur Abuya Sarkawi.
Dia juga mengimbau kepada semua pihak di daerah itu untuk tidak mudah terkecoh mempercayai seseorang yang datang mengatasnamakan lembaga KPK namun ujung-ujungnya meminta sejumlah uang.
Jika hal itu terjadi Sarkawi menyarankan agar segera melakukan konfirmasi kepada pihak penegak hukum setempat baik itu kepolisian atau kejaksaan.
"Kami berharap reje-reje (Kepala) kampung juga, yang mengatasnamakan KPK itu jangan dipercaya, untuk melakukan konfirmasi ke kita, juga ke penegak hukum yang lain seperti Polres, seperti kejaksaan, dan lain sebagainya agar tidak tertipu," sebut Sarkawi
"Karena KPK punya sistem tidak seperti itu, KPK tidak memeras, jadi yang memeras seperti itu pasti bukan KPK, itu saja," ujarnya lagi.
Sementara Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade dalam hal ini mengatakan bahwa pihaknya memang sedang mengkaji upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menghentikan praktek dugaan penipuan tersebut oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan KPK.
"Memang kami diminta oleh pimpinan dalam hal ini Pak Bupati untuk mengantisipasi itu dan mencoba untuk menginventaris jenis kegiatan maupun prilaku mereka," ujarnya.
"Kalau sampai meresahkan dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan, kami selaku kuasa dari Pak Bupati memang sudah seharusnya untuk melaporkan oknum-oknum seperti itu," sebutnya lagi usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kasatreskrim di Mapolres setempat, Senin.
Samusi menuturkan pihaknya saat ini masih berupaya melakukan konsultasi dengan kepolisian setempat untuk mendudukan persoalan tersebut.
Namun kemungkinannya kata dia pihaknya memang akan menindaklanjuti hal ini dengan membuat laporan polisi setelah mempertimbangkan segalanya.
"Karena ini adalah prosedur, tentu kami harus ikuti. Kami minta petunjuk tadi dengan bapak kasat bagaimana langkah-langkah baiknya yang kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan, terus mekanisme seperti apa yang bisa kami buat, agar kemudian penanganannya bisa segera dilakukan oleh kepolisian," kata Samusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Menurutnya seseorang tersebut adalah petugas KPK gadungan. Bupati ini menuturkan modus si petugas gadungan tersebut adalah untuk mencoba menakut-nakuti lalu memeras korbannya.
Namun Tgk Sarkawi bukan orang yang mudah ditipu. Dia bahkan sudah menaruh curiga sejak awal terhadap gelagat si petugas gadungan itu.
Baca juga: Polisi usut penumpukan limbah B3 di RSUD Bener Meriah
Hanya saja bupati ini sangat menyayangkan adanya prilaku tersebut di daerahnya. Dia khawatir aksi si petugas KPK gadungan itu bisa menimbulkan kerugian terhadap orang yang lain.
"Jadi kita menyayangkan, kenapa ada kelompok atau siapapun yang mengatasnamakan KPK untuk mencari keuntungan pribadi," kata Tgk Sarkawi di Redelong, Senin.
Baca juga: Operator desa diduga larikan dana Rp300 juta, warga lapor polisi
Sarkawi menyampaikan bahwa ia sangat percaya lembaga KPK memiliki sistem kerja yang baik.
Karena itu menurutnya ketika ada seseorang yang mengaku sebagai petugas KPK, namun menunjukkan prilaku yang tidak sesuai koridor hukum, mudah saja baginya untuk tidak mempercayainya.
Baca juga: Bener Meriah targetkan tuan rumah berkuda pada PON 2024
"Ya tinggal kitanya, kita percaya KPK itu punya sistem untuk penegakan hukum, tapi yang kita lihat kemarin itu adalah upaya-upaya yang sebaliknya, bertabrakan dengan hukum, tidak sesuai dengan koridor begitu," tutur Sarkawi.
Tak hanya sampai disitu, untuk lebih memastikannya Tgk Sarkawi bahkan sudah pernah mengklarifikasi langsung tentang hal ini ke lembaga KPK di Jakarta.
Alhasil semuanya sesuai dugaan awal, bahwa seseorang di Bener Meriah tersebut dipastikan hanyalah mengaku-ngaku, mengatasnamakan, alias gadungan.
"Yang jelas untuk sementara ada pihak yang mengatasnamakan KPK, yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, ini yang bisa saya katakan sekarang," ucap Sarkawi.
"Dan sudah kita konfirmasi ke KPK di Jakarta bahwa tidak benar itu semuanya, ini adalah gadungan," katanya lagi.
Karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Bupati yang akrab disapa Abuya ini mengaku masih mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi guna mengusut dugaan adanya perbuatan merugikan yang ditimbulkan oleh aksi petugas KPK gadungan tersebut.
"Kita lihat saja nanti, kita masih mempertimbangkan, karena informasi awal yang kami dengar ini ternyata terjadi bukan di Bener Meriah saja, tapi juga ada beberapa tempat yang lain. Jadi agar tidak menjadi liar, menimbulkan korban-korban, maka lagi kita pertimbangkan ini sebenarnya," tutur Abuya Sarkawi.
Dia juga mengimbau kepada semua pihak di daerah itu untuk tidak mudah terkecoh mempercayai seseorang yang datang mengatasnamakan lembaga KPK namun ujung-ujungnya meminta sejumlah uang.
Jika hal itu terjadi Sarkawi menyarankan agar segera melakukan konfirmasi kepada pihak penegak hukum setempat baik itu kepolisian atau kejaksaan.
"Kami berharap reje-reje (Kepala) kampung juga, yang mengatasnamakan KPK itu jangan dipercaya, untuk melakukan konfirmasi ke kita, juga ke penegak hukum yang lain seperti Polres, seperti kejaksaan, dan lain sebagainya agar tidak tertipu," sebut Sarkawi
"Karena KPK punya sistem tidak seperti itu, KPK tidak memeras, jadi yang memeras seperti itu pasti bukan KPK, itu saja," ujarnya lagi.
Sementara Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade dalam hal ini mengatakan bahwa pihaknya memang sedang mengkaji upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menghentikan praktek dugaan penipuan tersebut oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan KPK.
"Memang kami diminta oleh pimpinan dalam hal ini Pak Bupati untuk mengantisipasi itu dan mencoba untuk menginventaris jenis kegiatan maupun prilaku mereka," ujarnya.
"Kalau sampai meresahkan dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan, kami selaku kuasa dari Pak Bupati memang sudah seharusnya untuk melaporkan oknum-oknum seperti itu," sebutnya lagi usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kasatreskrim di Mapolres setempat, Senin.
Samusi menuturkan pihaknya saat ini masih berupaya melakukan konsultasi dengan kepolisian setempat untuk mendudukan persoalan tersebut.
Namun kemungkinannya kata dia pihaknya memang akan menindaklanjuti hal ini dengan membuat laporan polisi setelah mempertimbangkan segalanya.
"Karena ini adalah prosedur, tentu kami harus ikuti. Kami minta petunjuk tadi dengan bapak kasat bagaimana langkah-langkah baiknya yang kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan, terus mekanisme seperti apa yang bisa kami buat, agar kemudian penanganannya bisa segera dilakukan oleh kepolisian," kata Samusi.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020