Bupati Aceh Barat H Ramli MS memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2020 termasuk di tahun-tahun mendatang, mengakomodir ekonomi rakyat kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin dalam setiap kegiatan pemerintahan termasuk di desa, program dan kegiatannya harus mampu meningkatkan pembinaan ekonomi masyarakat kecil, misalnya pemberian modal usaha atau dukungan untuk usaha mikro kecil masyarakat (UMKM),” kata Ramli MS, Kamis (6/2) di Meulaboh.
Baca juga: Karena malu dipasang stiker miskin, puluhan penerima PKH di Aceh Barat mundur
Hal ini ia tegaskan saat membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2021 yang di pusatkan di halaman Kantor Camat Johan Pahlawan, Meulaboh, di hadapan seluruh pejabat pemerintah, serta aparat desa.
Menurutnya, dalam membangun sebuah daerah diperlukan adanya pembinaan ekonomi, dan adanya data yang akurat perihal apa saja yang akan menjadi program dan kegiatan di dalam menyusun RKPD tahun 2021.
Baca juga: Ketua DPRK tegaskan Aceh Barat aman untuk investasi
Hal ini diperlukan agar program yang akan diusulkan di tahun 2021 mendatang sesuai dengan visi misi Bupati Aceh Barat, sehingga penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran dan jelas peruntukannya.
“Saya tidak mau ada kegiatan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, semua data yang diusulkan harus jelas siapa penerimanya dan tidak asal-asalan,” tegasnya.
Ia juga memastikan seluruh rencana pembangunan dan program kerja pemerintah daerah juga harus diusulkan dari masyarakat, sehingga ke depan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas dan bermanfaat secara langsung, ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Saya ingin dalam setiap kegiatan pemerintahan termasuk di desa, program dan kegiatannya harus mampu meningkatkan pembinaan ekonomi masyarakat kecil, misalnya pemberian modal usaha atau dukungan untuk usaha mikro kecil masyarakat (UMKM),” kata Ramli MS, Kamis (6/2) di Meulaboh.
Baca juga: Karena malu dipasang stiker miskin, puluhan penerima PKH di Aceh Barat mundur
Hal ini ia tegaskan saat membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2021 yang di pusatkan di halaman Kantor Camat Johan Pahlawan, Meulaboh, di hadapan seluruh pejabat pemerintah, serta aparat desa.
Menurutnya, dalam membangun sebuah daerah diperlukan adanya pembinaan ekonomi, dan adanya data yang akurat perihal apa saja yang akan menjadi program dan kegiatan di dalam menyusun RKPD tahun 2021.
Baca juga: Ketua DPRK tegaskan Aceh Barat aman untuk investasi
Hal ini diperlukan agar program yang akan diusulkan di tahun 2021 mendatang sesuai dengan visi misi Bupati Aceh Barat, sehingga penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran dan jelas peruntukannya.
“Saya tidak mau ada kegiatan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, semua data yang diusulkan harus jelas siapa penerimanya dan tidak asal-asalan,” tegasnya.
Ia juga memastikan seluruh rencana pembangunan dan program kerja pemerintah daerah juga harus diusulkan dari masyarakat, sehingga ke depan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas dan bermanfaat secara langsung, ungkapnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020