Pemerintah Kota Sabang menyatakan angka penduduk miskin di Kota Sabang 15,6 persen pada 2019, terus menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai 16,31 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sabang Faisal mengatakan data tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), yang melihat kepada garis kemiskinan makro, didasarkan pada pemenuhan makanan dan non makanan.
Baca juga: Kapal pesiar tidak diizinkan masuk ke Sabang sementara waktu
"Mungkin beberapa program yang selama ini bisa langsung berkontribusi. Ini angka makro, lebih melihat kepada faktor konsumsi yang harus dipenuhi masyarakat," katanya di Sabang, Minggu.
Dia menjelaskan, garis kemiskinan tersebut ada makanan dan non makanan. Untuk makanan maka setiap orang harus memenuhi kebutuhannya 2.100 kalori per harinya, sedangkan non makanan kebutuhan pengeluaran minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Baca juga: Wali Kota minta warga luar Sabang betah mengabdi jika lulus PNS
Kata dia, garis kemiskinan di Sabang pada 2019 mencapai Rp563.100 per kapital per bulannya. Angka ini tertinggi kedua di Aceh setelah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan harga-harga di Sabang cenderung tinggi.
"Misalnya harga konsumsi di Sabang seperti harga ikan, harga nasi bungkus, dan lain-lain. Jadi turun (penduduk miskin) itu bisa disimpulkan banyak penduduk Sabang sudah bisa memenuhi kebutuhan Rp563 ribu per orang itu dalam sebulan," katanya.
Dalam tiga tahun terakhir ini memang penduduk miskin di Sabang cenderung menurun. Pada 2017 mencapai 17,66 persen penduduk miskin, kemudian pada 2018 turun menjadi 16,31 persen dan 2019 turun kembali menjadi 15,6 persen.
Tambah Faisal, hal itu terjadi karena program-program yang selama ini bersifat bantuan untuk meringankan beban kepada masyarakat serta guna meningkatkan pendapatan masyarakat tersalurkan dengan baik.
"Program yang sifatnya untuk meringankan beban masyarakat seperti dana pendidikan, kesehatan, subsidi listrik, gas elpiji, yang berpengaruh langsung baik konsumsi maupun non konsumsi," katanya.
Sedangkan program dalam upaya peningkatan pendapatan seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan berupa alat kerja, sarana prasarana, dan lainnya.
"Artinya selama ini program sudah di jalur yang benar, tinggal kita tingkatkan lagi volumenya, pengawasan, agar tersalurkan lebih tepat lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sabang Faisal mengatakan data tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), yang melihat kepada garis kemiskinan makro, didasarkan pada pemenuhan makanan dan non makanan.
Baca juga: Kapal pesiar tidak diizinkan masuk ke Sabang sementara waktu
"Mungkin beberapa program yang selama ini bisa langsung berkontribusi. Ini angka makro, lebih melihat kepada faktor konsumsi yang harus dipenuhi masyarakat," katanya di Sabang, Minggu.
Dia menjelaskan, garis kemiskinan tersebut ada makanan dan non makanan. Untuk makanan maka setiap orang harus memenuhi kebutuhannya 2.100 kalori per harinya, sedangkan non makanan kebutuhan pengeluaran minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Baca juga: Wali Kota minta warga luar Sabang betah mengabdi jika lulus PNS
Kata dia, garis kemiskinan di Sabang pada 2019 mencapai Rp563.100 per kapital per bulannya. Angka ini tertinggi kedua di Aceh setelah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan harga-harga di Sabang cenderung tinggi.
"Misalnya harga konsumsi di Sabang seperti harga ikan, harga nasi bungkus, dan lain-lain. Jadi turun (penduduk miskin) itu bisa disimpulkan banyak penduduk Sabang sudah bisa memenuhi kebutuhan Rp563 ribu per orang itu dalam sebulan," katanya.
Dalam tiga tahun terakhir ini memang penduduk miskin di Sabang cenderung menurun. Pada 2017 mencapai 17,66 persen penduduk miskin, kemudian pada 2018 turun menjadi 16,31 persen dan 2019 turun kembali menjadi 15,6 persen.
Tambah Faisal, hal itu terjadi karena program-program yang selama ini bersifat bantuan untuk meringankan beban kepada masyarakat serta guna meningkatkan pendapatan masyarakat tersalurkan dengan baik.
"Program yang sifatnya untuk meringankan beban masyarakat seperti dana pendidikan, kesehatan, subsidi listrik, gas elpiji, yang berpengaruh langsung baik konsumsi maupun non konsumsi," katanya.
Sedangkan program dalam upaya peningkatan pendapatan seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan berupa alat kerja, sarana prasarana, dan lainnya.
"Artinya selama ini program sudah di jalur yang benar, tinggal kita tingkatkan lagi volumenya, pengawasan, agar tersalurkan lebih tepat lagi," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020