Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus mengatakan alokasi dana otonomi khusus (DOKA) Provinsi Aceh yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp8,3 triliun pada tahun 2020 diharapkan mampu mengatasi kemiskinan di daerah ini.
“Dengan jumlah total Rp17 triliun (Rp9 triliun APBD dan Rp8,3 triliun dana DOKA) yang dimiliki Provinsi Aceh di APBD pada tahun ini, kita berharap angka kemiskinan di Aceh yang mencapai 14 persen dapat diturunkan secara signifikan,” kata Teuku Neta Firdaus dalam keterangan tertulis diterima di Meulaboh, Selasa (25/2).
Menurutnya, sejak total dana otsus yang diterima Aceh sejak tahun 2008 lalu sampai tahun 2019 lalu yakni mencapai diatas Rp100 triliun, namun Aceh masih berada di angka nomor satu termiskin di Sumatera dan nomor 6 termiskin di Indonesia.
Mengutip penegasan Presiden Jokowi saat mengunjungi Aceh pada pekan lalu, yang mengingatkan Pemerintah Aceh perihal optimalisasi pengelolaan dana tersebut, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Aceh tidak perlu mengejar proyek “mercuasuar” atau program-program baru lainnya yang terkesan aneh. Fokus saja supaya ekonomi rakyat dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM), atau pembangunan investasi usaha skala besar yang dapat memakmurkan rakyat dan menambah pendapatan asli daerah (PAD),” kata Teuku Neta menambahkan.
Ia juga menyebutkan, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 dan di Pasal 14 menyebutkan tentang dana otonomi khusus (otsus) dan Dana Keistimewaan.
Ada pun daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pada tahun ini diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Rp1,5 Triliun, Provinsi Papua Rp8,4 triliun (Provinsi Papua Rp5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun) plus dana tambahan infrastruktur Rp4,6 triliun (Papua Rp2,8 triliun dan Papua Barat Rp1,8
triliun), serta Aceh Rp8,3 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Dengan jumlah total Rp17 triliun (Rp9 triliun APBD dan Rp8,3 triliun dana DOKA) yang dimiliki Provinsi Aceh di APBD pada tahun ini, kita berharap angka kemiskinan di Aceh yang mencapai 14 persen dapat diturunkan secara signifikan,” kata Teuku Neta Firdaus dalam keterangan tertulis diterima di Meulaboh, Selasa (25/2).
Menurutnya, sejak total dana otsus yang diterima Aceh sejak tahun 2008 lalu sampai tahun 2019 lalu yakni mencapai diatas Rp100 triliun, namun Aceh masih berada di angka nomor satu termiskin di Sumatera dan nomor 6 termiskin di Indonesia.
Mengutip penegasan Presiden Jokowi saat mengunjungi Aceh pada pekan lalu, yang mengingatkan Pemerintah Aceh perihal optimalisasi pengelolaan dana tersebut, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Aceh tidak perlu mengejar proyek “mercuasuar” atau program-program baru lainnya yang terkesan aneh. Fokus saja supaya ekonomi rakyat dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM), atau pembangunan investasi usaha skala besar yang dapat memakmurkan rakyat dan menambah pendapatan asli daerah (PAD),” kata Teuku Neta menambahkan.
Ia juga menyebutkan, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 dan di Pasal 14 menyebutkan tentang dana otonomi khusus (otsus) dan Dana Keistimewaan.
Ada pun daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pada tahun ini diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Rp1,5 Triliun, Provinsi Papua Rp8,4 triliun (Provinsi Papua Rp5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun) plus dana tambahan infrastruktur Rp4,6 triliun (Papua Rp2,8 triliun dan Papua Barat Rp1,8
triliun), serta Aceh Rp8,3 triliun.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020