Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau langsung kinerja mitra kerja di provinsi setempat dengan ikut melibatkan langsung Pemerintah Aceh dalam pertemuan dengan Direksi BUMN.
“Kunjungan kerja reses Komisi VI ke Aceh ini merupakan bagian untuk melihat dan mendengar langsung terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan BUMN yang menjadi mitra,” kata Wakil Ketua Komisi VI, Mohammad Hekal di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja yakni kementerian dan BUMN yang mendapat tugas pelaksanaan subsidi/PSO dari Pemerintah.
Ia menjelaskan dalam setiap pertemuan dengan mitra kerja khususnya BUMN, sudah menjadi kebiasaan untuk mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut karena mereka yang merasakan langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh BUMN.
“Kita mendapat banyak penjelasan terkait kinerja yang dilakukan oleh BUMN yang ada di Aceh dan menanyakan langsung terhadap pelayanan tersebut kepada Pemerintah Aceh,” katanya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek, Ia mengatakan berbagai kendala yang ada di lapangan seperti masih adanya antrian BBM, pihaknya juga akan mencarikan solusi dan membicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
“Berbagai masukan dan juga persoalan yang ada di daerah akan menjadi bahan untuk kita bicarakan secara lebih lanjut di komisi baik dengan mitra dan juga kementerian terkait,” katanya.
Ia juga mengatakan sebagai perusahaan milik Pemerintah, BUMN juga harus ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Dalam kunjungan ke Komisi VI DPR yang berjumlah delapan orang tersebut turut hadir diantaranya Rafli Kande yang merupakan Anggota DPR asal Aceh.
Ada pun mitra kerja yang turut hadir alam pertemuan dengan Komisi VI DPR yakni
Perwakilan Kementerian BUMN, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM dan Perwakilan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
Kemudian Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi Perum Bulog, Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT. ASDP (Persero) dan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Kunjungan kerja reses Komisi VI ke Aceh ini merupakan bagian untuk melihat dan mendengar langsung terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan BUMN yang menjadi mitra,” kata Wakil Ketua Komisi VI, Mohammad Hekal di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja yakni kementerian dan BUMN yang mendapat tugas pelaksanaan subsidi/PSO dari Pemerintah.
Ia menjelaskan dalam setiap pertemuan dengan mitra kerja khususnya BUMN, sudah menjadi kebiasaan untuk mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut karena mereka yang merasakan langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh BUMN.
“Kita mendapat banyak penjelasan terkait kinerja yang dilakukan oleh BUMN yang ada di Aceh dan menanyakan langsung terhadap pelayanan tersebut kepada Pemerintah Aceh,” katanya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek, Ia mengatakan berbagai kendala yang ada di lapangan seperti masih adanya antrian BBM, pihaknya juga akan mencarikan solusi dan membicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
“Berbagai masukan dan juga persoalan yang ada di daerah akan menjadi bahan untuk kita bicarakan secara lebih lanjut di komisi baik dengan mitra dan juga kementerian terkait,” katanya.
Ia juga mengatakan sebagai perusahaan milik Pemerintah, BUMN juga harus ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Dalam kunjungan ke Komisi VI DPR yang berjumlah delapan orang tersebut turut hadir diantaranya Rafli Kande yang merupakan Anggota DPR asal Aceh.
Ada pun mitra kerja yang turut hadir alam pertemuan dengan Komisi VI DPR yakni
Perwakilan Kementerian BUMN, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM dan Perwakilan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
Kemudian Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi Perum Bulog, Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT. ASDP (Persero) dan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020