Massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) kembali mendatangi gedung DPRK setempat mendesak realisasi atas 10 poin tuntutan mereka kepada Pemkab Bener Meriah.
Juru bicara aliansi ini Munawir mengatakan diantara salah satu poin tuntutan mereka adalah turut mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasi guna meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.
"Mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah daerah agar mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini," kata Munawir saat audiensi berlangsung di DPRK setempat, Jumat.
Sementara ke 10 poin tuntutan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah ini adalah sebagai berikut :
1. Mendesak Bupati Bener Meriah Sarkawi untuk merealisasikan janji-janji kampanye pada Pemilu tahun 2017.
2. Meminta DPRK Bener Meriah membentuk Pansus untuk Program Taman Harmoni.
3. Meminta transparansi penggunaan dana COVID-19 yang bersumber dari APBK Bener Meriah.
4. Meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk penanganan COVID-19.
5. Meminta keseriusan Pemerintah Bener Meriah dalam menangani persoalan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Corona.
6. Meminta pertanggungjawaban Pemkab Bener Meriah terkait adanya gelombang tenaga kerja dari daerah zona merah COVID-19 yang masuk ke Bener Meriah.
7. Mendesak pemerintah daerah untuk memberdayakan pengusaha lokal yang ada di Bener Meriah.
8. Meminta Pemkab Bener Meriah untuk bertanggungjawab atas kebijakan Bupati Bener Meriah yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat, seperti penyaluran BLT dan program Bantuan Ketahanan Pangan.
9. Meminta Bupati Bener Meriah Sarkawi harus mempertanggungjawabkan pernyataan pengunduran diri dari jabatannya pada pelaksanaan perayaan Shalat Idul Fitri 1441 H, yang terindikasi melanggar UU yang jelas merugikan masyarakat.
10. Mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat untuk memperoleh jawaban atas persoalan-persoalan di atas.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Juru bicara aliansi ini Munawir mengatakan diantara salah satu poin tuntutan mereka adalah turut mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasi guna meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.
"Mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah daerah agar mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini," kata Munawir saat audiensi berlangsung di DPRK setempat, Jumat.
Sementara ke 10 poin tuntutan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah ini adalah sebagai berikut :
1. Mendesak Bupati Bener Meriah Sarkawi untuk merealisasikan janji-janji kampanye pada Pemilu tahun 2017.
2. Meminta DPRK Bener Meriah membentuk Pansus untuk Program Taman Harmoni.
3. Meminta transparansi penggunaan dana COVID-19 yang bersumber dari APBK Bener Meriah.
4. Meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk penanganan COVID-19.
5. Meminta keseriusan Pemerintah Bener Meriah dalam menangani persoalan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Corona.
6. Meminta pertanggungjawaban Pemkab Bener Meriah terkait adanya gelombang tenaga kerja dari daerah zona merah COVID-19 yang masuk ke Bener Meriah.
7. Mendesak pemerintah daerah untuk memberdayakan pengusaha lokal yang ada di Bener Meriah.
8. Meminta Pemkab Bener Meriah untuk bertanggungjawab atas kebijakan Bupati Bener Meriah yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat, seperti penyaluran BLT dan program Bantuan Ketahanan Pangan.
9. Meminta Bupati Bener Meriah Sarkawi harus mempertanggungjawabkan pernyataan pengunduran diri dari jabatannya pada pelaksanaan perayaan Shalat Idul Fitri 1441 H, yang terindikasi melanggar UU yang jelas merugikan masyarakat.
10. Mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat untuk memperoleh jawaban atas persoalan-persoalan di atas.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020