Wakil ketua DPR Aceh Safaruddin menyatakan, pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Provinsi di Kecamatan Babahrot belum dikeluarkan rekomendasi hibah ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) karena belum adanya skema pembangunan dari Pemerintah daerah setempat.
“Soal hibah PKS, saya sedang menunggu skema pembagunan dari pemerintah kabupaten Abdya. Kita berharap jangan sampai setelah kita lepaskan aset itu, sama saja nantinya terbengkalai,” kata Safaruddin di Blangpidie, Ahad.
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela meninjau kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan (RSUD-TP), Kabupaten Abdya dalam menanggani pasien COVID-19 di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh.
Menurut Safaruddin, berkas permohonan dan rekomendasi dari Plt Gubernur Aceh terkait PKS-Babahrot untuk dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Abdya sudah masuk ke Komisi III untuk mendapatkan rekomendasi dari DPR Aceh.
“Itu (berkas hibah) memang sudah ada di komisi III untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi, saya kemarin sudah komunikasi juga dengan teman-teman di DPRK Abdya agar dipersiapkan skema lanjutan pembangunannya,” katanya
Kata dia lagi, jika lanjutan pembangunan PKS di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya tersebut berharap pada pihak ketiga, tentu harus diketahui juga tentang mekanisme pembagiannya dengan Pemerintah daerah.
“Karena menurut kami cukup sulit kalau pihak ketiga dilibatkan untuk investasi pada PKS itu. Apalagi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal melanjutkan pembangunan dan pengelolaannya ke depan,” kata dia.
Ia selaku putra daerah, mengaku tidak keberatan jika aset Pemerintah provinsi Aceh tersebut dihibahkan ke Kabupaten Abdya, asalkan skema pembangunnya baik, dan Pemerintah daerah-nya bertanggungjawab.
“Jangan sempat nanti setelah kita dilepaskan sudah tidak termamfaatkan dengan baik. Jadi, harus ada mimpi bersamalah kalau PKS itu memang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” katanya menabahkan lagi.
“jadi, sekali lagi saya sampaikan soal PKS Abdya nanti akan saya bawa Komisi III untuk berkomunikasi dengan eksekutif dan legislatif Abdya. Kita cari jalan keluarnya, jika sudah ada skema baik, jelas keuntungan untuk daerah (baru dikeluarkan rekomendsi hibah-nya),” tuturnya
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Soal hibah PKS, saya sedang menunggu skema pembagunan dari pemerintah kabupaten Abdya. Kita berharap jangan sampai setelah kita lepaskan aset itu, sama saja nantinya terbengkalai,” kata Safaruddin di Blangpidie, Ahad.
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela meninjau kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan (RSUD-TP), Kabupaten Abdya dalam menanggani pasien COVID-19 di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh.
Menurut Safaruddin, berkas permohonan dan rekomendasi dari Plt Gubernur Aceh terkait PKS-Babahrot untuk dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Abdya sudah masuk ke Komisi III untuk mendapatkan rekomendasi dari DPR Aceh.
“Itu (berkas hibah) memang sudah ada di komisi III untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi, saya kemarin sudah komunikasi juga dengan teman-teman di DPRK Abdya agar dipersiapkan skema lanjutan pembangunannya,” katanya
Kata dia lagi, jika lanjutan pembangunan PKS di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya tersebut berharap pada pihak ketiga, tentu harus diketahui juga tentang mekanisme pembagiannya dengan Pemerintah daerah.
“Karena menurut kami cukup sulit kalau pihak ketiga dilibatkan untuk investasi pada PKS itu. Apalagi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal melanjutkan pembangunan dan pengelolaannya ke depan,” kata dia.
Ia selaku putra daerah, mengaku tidak keberatan jika aset Pemerintah provinsi Aceh tersebut dihibahkan ke Kabupaten Abdya, asalkan skema pembangunnya baik, dan Pemerintah daerah-nya bertanggungjawab.
“Jangan sempat nanti setelah kita dilepaskan sudah tidak termamfaatkan dengan baik. Jadi, harus ada mimpi bersamalah kalau PKS itu memang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” katanya menabahkan lagi.
“jadi, sekali lagi saya sampaikan soal PKS Abdya nanti akan saya bawa Komisi III untuk berkomunikasi dengan eksekutif dan legislatif Abdya. Kita cari jalan keluarnya, jika sudah ada skema baik, jelas keuntungan untuk daerah (baru dikeluarkan rekomendsi hibah-nya),” tuturnya
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020