Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara, setelah melewati penantian panjang selama 44 tahun sejak 1976, kata pejabat setempat.
“Alhamdulillah Ini adalah hasil perjuangan panjang sejak 1976 dan kita sangat bersyukur perjuangan keras yang diintensifkan dalam dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA. Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).
Ia menjelaskan minyak dan gas bumi Blok B dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Saat ini Pemerintah Pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi tersebut dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.
Nova berharap, hasil yang dicapai saat ini bisa menjadi berkah dan kebanggaan untuk masa depan rakyat Aceh yang lebih baik.
Ketua Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B yang juga Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Mahdi Nur, menyebutkan diterbitkannya surat Menteri ESDM tersebut merupakan bentuk persetujuan Pemerintah Pusat bahwa Blok B sudah dapat dialih kelola kepada PT. PEMA pasca tanggal 17 November 2020.
“Atas nama ketua tim negosiasi, kami juga mengucapkan terima kasih untuk doa dan usaha seluruh pihak selama dua tahun terakhir sehingga Aceh dapat mengambil alih pengelolaan hasil bumi tersebut,” katanya.
Ia menambahkan sesuai surat Meneteri ESDM, tugas selanjutnya yang harus dilakukan PT. PEMA adalah mempersiapkan dan melengkapi semua yang diperlukan untuk memenuhi syarat yang diperlukan sesuai ketentuan.
"Kita berharap PT. PEMA dapat mengembangkan ladang ladang migas yang belum didevelop oleh PHE di samping mengelola ladang Arun yang existing yang sekarang diproduksi oleh PHE," demikian Mahdi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Alhamdulillah Ini adalah hasil perjuangan panjang sejak 1976 dan kita sangat bersyukur perjuangan keras yang diintensifkan dalam dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA. Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).
Ia menjelaskan minyak dan gas bumi Blok B dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Saat ini Pemerintah Pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi tersebut dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.
Nova berharap, hasil yang dicapai saat ini bisa menjadi berkah dan kebanggaan untuk masa depan rakyat Aceh yang lebih baik.
Ketua Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B yang juga Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Mahdi Nur, menyebutkan diterbitkannya surat Menteri ESDM tersebut merupakan bentuk persetujuan Pemerintah Pusat bahwa Blok B sudah dapat dialih kelola kepada PT. PEMA pasca tanggal 17 November 2020.
“Atas nama ketua tim negosiasi, kami juga mengucapkan terima kasih untuk doa dan usaha seluruh pihak selama dua tahun terakhir sehingga Aceh dapat mengambil alih pengelolaan hasil bumi tersebut,” katanya.
Ia menambahkan sesuai surat Meneteri ESDM, tugas selanjutnya yang harus dilakukan PT. PEMA adalah mempersiapkan dan melengkapi semua yang diperlukan untuk memenuhi syarat yang diperlukan sesuai ketentuan.
"Kita berharap PT. PEMA dapat mengembangkan ladang ladang migas yang belum didevelop oleh PHE di samping mengelola ladang Arun yang existing yang sekarang diproduksi oleh PHE," demikian Mahdi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020