DPR Aceh membatalkan pembahasan rancangan qanun (raqan) atau peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019.
Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin di Banda Aceh, Rabu, mengatakan pembatalan pembahasan rancangan qanun tersebut dua kali sidang paripurna tidak dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh.
"Sidang paripurna pembahasan raqan pertanggungjawaban APBA 2019 seharusnya dihadiri langsung Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Namun, dua kali sidang paripurna, kehadiran Plt hanya diwakili," kata Safaruddin.
Safaruddin mengatakan kehadiran Gubernur dalam sidang paripurna DPR Aceh merupakan amanah tata tertib dewan dan aturan perundang-undangan.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kehadiran Plt Gubernur Aceh dianggap penting untuk memberi penjelasan terhadap temuan-temuan DPR Aceh dalam pelaksanaan APBA 2019.
"Jadi, karena dua kali sidang paripurna pembahasan raqan pertanggungjawaban APBA 2019 tidak dihadiri Plt Gubernur Aceh, maka anggota DPR Aceh dalam sidang paripurna Selasa (1/9), memutuskan menghentikan dam membatalkan raqan tersebut," kata Safaruddin.
Sikap DPR Aceh selanjutnya, kata Safaruddin, akan melaporkan kepada Mendagri terkait batalnya pembahasan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019. Laporan tersebut disampaikan karena Mendagri berkewenangan sebagai pembina pemerintah daerah.
"Selain itu, kami juga akan menyampaikan temuan-temuan dalam pelaksanaan APBA 2019 kepada masyarakat. Penyampaian ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat," kata Safaruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin di Banda Aceh, Rabu, mengatakan pembatalan pembahasan rancangan qanun tersebut dua kali sidang paripurna tidak dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh.
"Sidang paripurna pembahasan raqan pertanggungjawaban APBA 2019 seharusnya dihadiri langsung Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Namun, dua kali sidang paripurna, kehadiran Plt hanya diwakili," kata Safaruddin.
Safaruddin mengatakan kehadiran Gubernur dalam sidang paripurna DPR Aceh merupakan amanah tata tertib dewan dan aturan perundang-undangan.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kehadiran Plt Gubernur Aceh dianggap penting untuk memberi penjelasan terhadap temuan-temuan DPR Aceh dalam pelaksanaan APBA 2019.
"Jadi, karena dua kali sidang paripurna pembahasan raqan pertanggungjawaban APBA 2019 tidak dihadiri Plt Gubernur Aceh, maka anggota DPR Aceh dalam sidang paripurna Selasa (1/9), memutuskan menghentikan dam membatalkan raqan tersebut," kata Safaruddin.
Sikap DPR Aceh selanjutnya, kata Safaruddin, akan melaporkan kepada Mendagri terkait batalnya pembahasan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019. Laporan tersebut disampaikan karena Mendagri berkewenangan sebagai pembina pemerintah daerah.
"Selain itu, kami juga akan menyampaikan temuan-temuan dalam pelaksanaan APBA 2019 kepada masyarakat. Penyampaian ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat," kata Safaruddin.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020