Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh menilai Pemerintah Kota setempat membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam mengantisipasi peningkatan drastis kasus COVID-19 di ibukota Provinsi Aceh tersebut.
Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Senin, mengatakan bahwah perkembangan pasien COVID-19 di Banda Aceh terus meningkat setiap harinya, bahkan penambahan kasus baru mencapai 66 orang dan satu orang meninggal dunia per hari ini.
"Karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang luar biasa agar pemerintah bisa segera mengantisipasi kasus ini, supaya tidak semakin meningkat atau bertambah korbannya," kata Farid, di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Farid dalam rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Banda Aceh tahun 2020.
Menurut Farid, peningkatan kasus secara drastis itu menunjukkan bahwa selama ini Pemko Banda Aceh belum memiliki kemampuan untuk mengatasi pertambahan jumlah warga yang positif dan meninggal akibat COVID-19.
"Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banda Aceh pada Minggu (13/9), kasus positif COVID-19 di Banda Aceh mencapai 737 orang dan 33 orang meninggal dunia," kata Farid.
Lanjut Farid, pembahasan Raqan Perubahan APBK Banda Aceh itu merupakan kesempatan yang sangat tepat bagi pemerintah kota dan DPRK untuk merumuskan program yang dapat langsung berdampak dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, seperti melakukan swab massal.
"Pemerintah kota juga perlu menerapkan grand strategi apa yang bisa dilakukan sampai akhir 2020 untuk penanganan COVID-19 ditetapkan secara terukur dengan pelaksanaan waktu yang jelas," ujarnya.
Selama ini, Farid menilai peraturan wali kota yang dibuat Pemko Banda Aceh sudah cukup baik, yakni Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Namun, kata dia, dalam pelaksanaan di lapangan banyak didapati kendala, apalagi masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif dalam merespon program yang dibuat pemerintah kota.
Terutama dalam penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Maka momentum ini menjadi sangat penting untuk merumuskan program tersebut, sehingga nantinya pemerintah kota mempunyai strategi yang terukur dalam mencegah COVID-19, kata Farid.
"Selain itu kami juga meminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan forum komunikasi pimpinan daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Senin, mengatakan bahwah perkembangan pasien COVID-19 di Banda Aceh terus meningkat setiap harinya, bahkan penambahan kasus baru mencapai 66 orang dan satu orang meninggal dunia per hari ini.
"Karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang luar biasa agar pemerintah bisa segera mengantisipasi kasus ini, supaya tidak semakin meningkat atau bertambah korbannya," kata Farid, di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Farid dalam rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Banda Aceh tahun 2020.
Menurut Farid, peningkatan kasus secara drastis itu menunjukkan bahwa selama ini Pemko Banda Aceh belum memiliki kemampuan untuk mengatasi pertambahan jumlah warga yang positif dan meninggal akibat COVID-19.
"Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banda Aceh pada Minggu (13/9), kasus positif COVID-19 di Banda Aceh mencapai 737 orang dan 33 orang meninggal dunia," kata Farid.
Lanjut Farid, pembahasan Raqan Perubahan APBK Banda Aceh itu merupakan kesempatan yang sangat tepat bagi pemerintah kota dan DPRK untuk merumuskan program yang dapat langsung berdampak dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, seperti melakukan swab massal.
"Pemerintah kota juga perlu menerapkan grand strategi apa yang bisa dilakukan sampai akhir 2020 untuk penanganan COVID-19 ditetapkan secara terukur dengan pelaksanaan waktu yang jelas," ujarnya.
Selama ini, Farid menilai peraturan wali kota yang dibuat Pemko Banda Aceh sudah cukup baik, yakni Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Namun, kata dia, dalam pelaksanaan di lapangan banyak didapati kendala, apalagi masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif dalam merespon program yang dibuat pemerintah kota.
Terutama dalam penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Maka momentum ini menjadi sangat penting untuk merumuskan program tersebut, sehingga nantinya pemerintah kota mempunyai strategi yang terukur dalam mencegah COVID-19, kata Farid.
"Selain itu kami juga meminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan forum komunikasi pimpinan daerah," katanya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020