Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT-I) Indonesia meminta Pemerintah Aceh untuk segera mencari solusi terkait polemik pro dan kontrak atas kehadiran MPTT-I di daerah Tanah Rencong tersebut.
Ketua MPTT-I Wilayah Aceh Kamaruzzaman, di Banda Aceh, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menengahi polemik itu agar penolakan pengkajian MPTT-I tidak terus meluas sehingga berujung konflik di tengah masyarakat.
"Pemerintah Aceh agar segera mencari solusi atau jalan keluar agar terhindar konflik antar masyarakat dalam menjalankan ibadah pengkajian tauhid tasawuf di Aceh," katanya dalam jumpa pers di Banda Aceh.
Ia menjelaskan, keberadaan MPTT-I telah berlangsung hampir 20 tahun. Majelis ini didirikan oleh Abuya Syeikh H Amran Waly Al Khalidi, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 21 Oktober 2016.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, pengkajian MPTT-I di Aceh sering mendapat hujatan bahwa majelis ini membawa misi menyesatkan. Bahkan sejumlah ulama di Aceh juga ikut terhasut sehingga terjadi penolakan MPTT-I oleh warga di sejumlah kabupaten/kota.
"Telah beberapa kali memohon kepada majelis permusyawaratan ulama (MPU) Aceh untuk membuka ruang audiensi, namun gagal sebab MPU belum memberi kesempatan bertemu dengan MPTT-I," ujarnya.
Menurutnya, penolakan MPTT-I telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun, baru-baru ini juga terjadi penolakan besar-besaran dari warga anti MPTT-I di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terjadi aksi penghadangan dan pelemparan terhadap para jamaah majelis itu.
Kemudian, kata dia, hujatan miring terhadap MPTT-I juga terjadi dari berbagai kalangan di media sosial. Hal itu terjadi, katanya, karena mengartikan ajaran tauhid tasawuf secara secara tidak utuh.
"Bahkan terjadi beberapa kali aksi anarkis yang menyerang jamaah ketika hendak melakukan zikir, tentunya dilakukan oleh kelompok anti MPTT," ujarnya.
Oleh sebab itu, MPTT-I meminta Pemerintah Aceh melalui MPU Aceh untuk segera menemukan jalan tengah, sehingga warga di daerah berjulukan Serambi Mekkah tersebut hidup rukun dalam beribadah.
"Alhamdulillah, dalam MPTT-I suasananya aman-sama saja, tidak sesat. Kita masih dalam ahlussunnah wal jamaah. Kalau pun ada (sesat) saya tidak mungkin diam saja, saya ada di dalamnya," kata Dewan Penasehat Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh Abu Syukri Daud Pango.
Pengakajian ini terbuka dimana-mana. Biasanya kalau aliran sesat itu pasti sembunyi-sembunyi. Setiap Sabtu, Abuya membuka pengkajian di Aceh Selatan. Jadi masyarakat bisa melihat langsung supaya tahu apa sebenarnya pengkajian tauhid tasawuf, katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Ketua MPTT-I Wilayah Aceh Kamaruzzaman, di Banda Aceh, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menengahi polemik itu agar penolakan pengkajian MPTT-I tidak terus meluas sehingga berujung konflik di tengah masyarakat.
"Pemerintah Aceh agar segera mencari solusi atau jalan keluar agar terhindar konflik antar masyarakat dalam menjalankan ibadah pengkajian tauhid tasawuf di Aceh," katanya dalam jumpa pers di Banda Aceh.
Ia menjelaskan, keberadaan MPTT-I telah berlangsung hampir 20 tahun. Majelis ini didirikan oleh Abuya Syeikh H Amran Waly Al Khalidi, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 21 Oktober 2016.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, pengkajian MPTT-I di Aceh sering mendapat hujatan bahwa majelis ini membawa misi menyesatkan. Bahkan sejumlah ulama di Aceh juga ikut terhasut sehingga terjadi penolakan MPTT-I oleh warga di sejumlah kabupaten/kota.
"Telah beberapa kali memohon kepada majelis permusyawaratan ulama (MPU) Aceh untuk membuka ruang audiensi, namun gagal sebab MPU belum memberi kesempatan bertemu dengan MPTT-I," ujarnya.
Menurutnya, penolakan MPTT-I telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun, baru-baru ini juga terjadi penolakan besar-besaran dari warga anti MPTT-I di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terjadi aksi penghadangan dan pelemparan terhadap para jamaah majelis itu.
Kemudian, kata dia, hujatan miring terhadap MPTT-I juga terjadi dari berbagai kalangan di media sosial. Hal itu terjadi, katanya, karena mengartikan ajaran tauhid tasawuf secara secara tidak utuh.
"Bahkan terjadi beberapa kali aksi anarkis yang menyerang jamaah ketika hendak melakukan zikir, tentunya dilakukan oleh kelompok anti MPTT," ujarnya.
Oleh sebab itu, MPTT-I meminta Pemerintah Aceh melalui MPU Aceh untuk segera menemukan jalan tengah, sehingga warga di daerah berjulukan Serambi Mekkah tersebut hidup rukun dalam beribadah.
"Alhamdulillah, dalam MPTT-I suasananya aman-sama saja, tidak sesat. Kita masih dalam ahlussunnah wal jamaah. Kalau pun ada (sesat) saya tidak mungkin diam saja, saya ada di dalamnya," kata Dewan Penasehat Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh Abu Syukri Daud Pango.
Pengakajian ini terbuka dimana-mana. Biasanya kalau aliran sesat itu pasti sembunyi-sembunyi. Setiap Sabtu, Abuya membuka pengkajian di Aceh Selatan. Jadi masyarakat bisa melihat langsung supaya tahu apa sebenarnya pengkajian tauhid tasawuf, katanya lagi.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020