Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh mulai menjajaki pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pasar digital, apalagi di tengah menghadapi wabah COVID-19.
"Kita memasuki masa industri 4.0 maka kita harus gergelimang di pasar digital, mau tidak mau pengusaha kita harus bergerak kesitu," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Wildan, di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Wildan saat mengisi webinar Perluasan Akses Pemasaran UMKM melalui Platform Digital, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Banda Aceh.
Dia menjelaskan hingga Oktober 2020, data UMKM di daerah Tanah Rencong telah mencapai 212.632 unit, yang diantaranya terbagi antara usaha menengah sebanyak 2.679 unit, usaha kecil 40.780 unit, dan usaha mikro 169.173 unit.
Kata dia, untuk usaha kecil dan menengah dibawah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah provinsi, sedangkan usaha mikro dibawah pemerintah kabupaten/kota, serta usaha dengan skala besar dibawah pemerintah pusat.
"Kehidupan ekonomi di Indonesia itu 99 persen dipegang oleh UMKM ini, diluar usaha besar. Kehidupan ekonomi memang bergerak disini, oleh karenanya yang mikro ini meski bukan tupoksi, tapi tetap kita memberikan perhatian," ujarnya.
Selain UMKM, di Aceh juga terdapat 6.480 unit koperasi, yang diantaranya 75 unit dibawah kewenangan pemerintah provinsi, serta ribuan unit koperasi lainnya dibawah binaan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Usaha mikro memang paling dominan di wilayah Aceh yang mencapai 169.173 unit. Kata dia, jumlahnya meningkat drastis pada akhir-akhir ini, yang disebabkan karena adanya bantuan presiden bagi pelaku usaha mikro di setiap daerah.
"Selama ini ada bantuan presiden untuk usaha mikro yang Rp2,4 juta itu sehingga terjadi pembengkakan jumlahnya. Sementara pada akhir tahun lalu angka usaha mikro ini hanya sekitar 70 ribu unit," kata dia.
Jumlah usaha usaha mikro ini memang besar sekali. Karena kadang-kadang mereka muncul, tapi kadang-kadang nanti hilang lagi, jadi data sekitar 169 unit itu tidak bisa dipegang sepenuhnya. Tapi yang usaha kecil dan menengah ini sudah terdata dengan baik, ujarnya.
Wildan menyebutkan, sejak merebak COVID-19 sektor UMKM di Aceh sangat terkena dampak. Sebab itu pihak sedang berupaya untuk melakukan transformasi UMKM di Aceh ke pasar digital.
Kata dia, pihaknya sedang menyiapakan berbagai hal terkait koperasi dan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar, serta adanya local heroes dari Kemenkop dan UKM.
Kami di Aceh mencita-citakan dalam akhir tahun ini harus sudah ada 28 koperasi, dengan 3.000 UMKM yang melaksanakan sistem secara digital ini. Dari 23 kabupaten/kota masing-masing satu koperasi, dan ditambah binaan provinsi lima koperasi," ujarnya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Kita memasuki masa industri 4.0 maka kita harus gergelimang di pasar digital, mau tidak mau pengusaha kita harus bergerak kesitu," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Wildan, di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Wildan saat mengisi webinar Perluasan Akses Pemasaran UMKM melalui Platform Digital, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Banda Aceh.
Dia menjelaskan hingga Oktober 2020, data UMKM di daerah Tanah Rencong telah mencapai 212.632 unit, yang diantaranya terbagi antara usaha menengah sebanyak 2.679 unit, usaha kecil 40.780 unit, dan usaha mikro 169.173 unit.
Kata dia, untuk usaha kecil dan menengah dibawah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah provinsi, sedangkan usaha mikro dibawah pemerintah kabupaten/kota, serta usaha dengan skala besar dibawah pemerintah pusat.
"Kehidupan ekonomi di Indonesia itu 99 persen dipegang oleh UMKM ini, diluar usaha besar. Kehidupan ekonomi memang bergerak disini, oleh karenanya yang mikro ini meski bukan tupoksi, tapi tetap kita memberikan perhatian," ujarnya.
Selain UMKM, di Aceh juga terdapat 6.480 unit koperasi, yang diantaranya 75 unit dibawah kewenangan pemerintah provinsi, serta ribuan unit koperasi lainnya dibawah binaan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Usaha mikro memang paling dominan di wilayah Aceh yang mencapai 169.173 unit. Kata dia, jumlahnya meningkat drastis pada akhir-akhir ini, yang disebabkan karena adanya bantuan presiden bagi pelaku usaha mikro di setiap daerah.
"Selama ini ada bantuan presiden untuk usaha mikro yang Rp2,4 juta itu sehingga terjadi pembengkakan jumlahnya. Sementara pada akhir tahun lalu angka usaha mikro ini hanya sekitar 70 ribu unit," kata dia.
Jumlah usaha usaha mikro ini memang besar sekali. Karena kadang-kadang mereka muncul, tapi kadang-kadang nanti hilang lagi, jadi data sekitar 169 unit itu tidak bisa dipegang sepenuhnya. Tapi yang usaha kecil dan menengah ini sudah terdata dengan baik, ujarnya.
Wildan menyebutkan, sejak merebak COVID-19 sektor UMKM di Aceh sangat terkena dampak. Sebab itu pihak sedang berupaya untuk melakukan transformasi UMKM di Aceh ke pasar digital.
Kata dia, pihaknya sedang menyiapakan berbagai hal terkait koperasi dan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar, serta adanya local heroes dari Kemenkop dan UKM.
Saat ini Aceh telah memiliki pasar digital berupa acehsale.co.id yang dapat memasarkan produk-produk UMKM dari 23 kabupaten/kota seluruh Aceh. Namun, sistem penjualannya masih perlu pengembangan agar lebih maksimal.
"Kita tidak boleh mati dengan pandemi ini, kita harus lari betul-batul. Pandemi harus kita anggap sebagai pemicu untuk kita bergerak," katanya.Kami di Aceh mencita-citakan dalam akhir tahun ini harus sudah ada 28 koperasi, dengan 3.000 UMKM yang melaksanakan sistem secara digital ini. Dari 23 kabupaten/kota masing-masing satu koperasi, dan ditambah binaan provinsi lima koperasi," ujarnya lagi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020