Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Banda Aceh Fadhil menegaskan bahwa pemberantasan judi online dan pembatasan situs pornografi tidak diharapkan pada pemerintah saja, tetapi butuh peran dari semua sektor masyarakat. 

"Meminimalisir aktifitas judi online dan pornografi harus ada peran semua sektor untuk menyadarkan individu, lingkungan dan keluarga, tapi kalau hanya sekedar menekankan kepada pemerintah itu tidak ada jawaban," kata Fadhil di Banda Aceh, Selasa. 

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman sudah mengeluarkan seruan kepada pemilik cafe dan penyedia internet untuk memblokir situs judi online dan yang mengandung unsur pornografi serta akses internet negatif lainnya di Banda Aceh. 

Langkah itu dilakukan guna mendukung penerapan syariat islam di Kota Banda Aceh. Pasalnya judi online dan situs yang berisikan konten pornografi, suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dapat dilihat di dunia maya telah menimbulkan keresahan pada berbagai lapisan masyarakat. 

Fadhil mengakui sangat sulit menghilangkan judi online dan situs pornografi, tetapi yang dapat dilakukan ialah membatasi seperti meminta provider melakukan pembatasan akses situs-situs negatif. 

"Kekuatan untuk bisa meminimalisir situs judi online dan pornografi itu adalah kekuatan sosial budaya dan agama, makanya kita lakukan sosialisasi secara masif," ujarnya. 

Kata Fadhil, sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan berbagi peran, misalnya Dinas Syariat Islam bisa memberikan dakwah, Dinas Dayah  menyampaikannya melalui madrasah, Dinas Pendidikan sekolah-sekolah. 

Kemudian, lanjut Fadhil, dinas yang menangani unit usaha dapat mengimbau agar mengontrol akses internet, Dinas Pariwisata mengawasi usaha hotel dan restoran.

"Tugas pemerintah secara masif bersama seluruh komponen, ayo kita sepakat kepada hal seperti itu, dimulai dari yang kecil dulu, dan diri sendiri," kata Fadhil. 
 

Pewarta: Rahmat Fajri

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020