Banda Aceh, 24/10 (Antaraaceh) - Pengamat dan pemerhati lingkungan hidup Aceh, T Muhammad Zulfikar mengatakan sekitar 25 persen penduduk Aceh yang tinggal di pesisir hidup di bawah garis kemiskinan.
"Sangat disayangkan, sekitar 25 persen penduduk pesisir Aceh ternyata belum sejahtera dan hidup di bawah garis kemiskinan," kata T Muhammad Zulfikar di Banda Aceh, Jumat.
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh ini menyebutkan, penduduk Provinsi Aceh sekitar lima juta jiwa. Sebanyak 50 persen di antaranya tinggal di wilayah pesisir.
T Muhammad Zulfikar mengatakan, Aceh memiliki garis pantai sepanjang 2,666,27 kilometer dan wilayah laut kewenangan seluar 43.339,83 kilometer persegi. Dengan panjang pantai dan luas laut kewenangan itu menjadikan Aceh dengan wilayah pesisir terbesar di Pulau Sumatra.
"Kawasan pesisir Aceh meliputi 18 dari 23 kabupaten/kota. Namun, dengan sumber daya laut yang luas ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir," ungkap T Muhammad Zulfikar.
Berdasarkan pengamatan, kata dia, memperlihatkan lingkungan hidup semua wilayah pesisir Aceh semakin rusak. Dan jika ini dibiarkan, maka bisa terjadi darurat ekologis.
"Kerusakan ini memperburuk kesejahteraan masyarakat Aceh di pesisir. Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah tanggap dengan kondisi ini," ungkap T Muhammad Zulfikar.
Selain itu, sebut dia, berbagai peraturan, qanun, maupun regulasi yang mengatur lingkungan hidup, begitu mudah dilanggar. Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan sumber kesejahteraan masyarakat tidak terbendung.
"Kerusakan lingkungan hidup pesisir tampak nyata di depan mata. Hutan mangrove atau bakau, misalnya, kini kian menyusut. Padahal, di hutan mangrove tersebut banyak sumber penghidupan masyarakat," kata dia.
Kecuali itu, sebut dia, kerusakan terumbu karang yang merupakan sumber ikan bagi nelayan semakin memprihatinkan. Bila kerusakan ini dibiarkan, maka dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, terumbu karang Aceh akan musnah.
"Kerusakan terumbu karang ini berimbas pada penurunan produktivitas ikan dan hasil tangkapan nelayan. Akibatnya, pendapatan nelayan semakin berkurang. Dan ini tentu membuat kesejahteraan mereka tidak meningkat," kata dia.
Begitu juga dengan kebijakan pemerintah yang mengandalkan sektor pertambangan, kata dia, ternyata sektor ini tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Malah, sektor pertambangan ini merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup.
Seharusnya, sebut T Muhammad Zulfikar, pemerintah harus mendorong peningkatan sektor perikanan yang kini sepertinya berjalan tertatih-tatih. Sumber daya sektor perikanan ini tidak terbatas dan ke depan harus bisa menjadi sektor andalan,
"Dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan memfokuskan kemaritiman, maka kami berharap ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia," kata T Muhammad Zulfikar.
Pewarta : M Haris SA
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Sangat disayangkan, sekitar 25 persen penduduk pesisir Aceh ternyata belum sejahtera dan hidup di bawah garis kemiskinan," kata T Muhammad Zulfikar di Banda Aceh, Jumat.
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh ini menyebutkan, penduduk Provinsi Aceh sekitar lima juta jiwa. Sebanyak 50 persen di antaranya tinggal di wilayah pesisir.
T Muhammad Zulfikar mengatakan, Aceh memiliki garis pantai sepanjang 2,666,27 kilometer dan wilayah laut kewenangan seluar 43.339,83 kilometer persegi. Dengan panjang pantai dan luas laut kewenangan itu menjadikan Aceh dengan wilayah pesisir terbesar di Pulau Sumatra.
"Kawasan pesisir Aceh meliputi 18 dari 23 kabupaten/kota. Namun, dengan sumber daya laut yang luas ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir," ungkap T Muhammad Zulfikar.
Berdasarkan pengamatan, kata dia, memperlihatkan lingkungan hidup semua wilayah pesisir Aceh semakin rusak. Dan jika ini dibiarkan, maka bisa terjadi darurat ekologis.
"Kerusakan ini memperburuk kesejahteraan masyarakat Aceh di pesisir. Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah tanggap dengan kondisi ini," ungkap T Muhammad Zulfikar.
Selain itu, sebut dia, berbagai peraturan, qanun, maupun regulasi yang mengatur lingkungan hidup, begitu mudah dilanggar. Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan sumber kesejahteraan masyarakat tidak terbendung.
"Kerusakan lingkungan hidup pesisir tampak nyata di depan mata. Hutan mangrove atau bakau, misalnya, kini kian menyusut. Padahal, di hutan mangrove tersebut banyak sumber penghidupan masyarakat," kata dia.
Kecuali itu, sebut dia, kerusakan terumbu karang yang merupakan sumber ikan bagi nelayan semakin memprihatinkan. Bila kerusakan ini dibiarkan, maka dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, terumbu karang Aceh akan musnah.
"Kerusakan terumbu karang ini berimbas pada penurunan produktivitas ikan dan hasil tangkapan nelayan. Akibatnya, pendapatan nelayan semakin berkurang. Dan ini tentu membuat kesejahteraan mereka tidak meningkat," kata dia.
Begitu juga dengan kebijakan pemerintah yang mengandalkan sektor pertambangan, kata dia, ternyata sektor ini tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Malah, sektor pertambangan ini merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup.
Seharusnya, sebut T Muhammad Zulfikar, pemerintah harus mendorong peningkatan sektor perikanan yang kini sepertinya berjalan tertatih-tatih. Sumber daya sektor perikanan ini tidak terbatas dan ke depan harus bisa menjadi sektor andalan,
"Dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan memfokuskan kemaritiman, maka kami berharap ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia," kata T Muhammad Zulfikar.
Pewarta : M Haris SA
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014