Banda Aceh, 27/10 (Antaraaceh) - Pemerhati masyarakat pesisir di Aceh M Adli Abdullah, mengharapkan pembangunan maritim dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman pada Kabinet Kerja Jokowo-JK diharapkan dapat melahirkan program-program yang pro terhadap nelayan kecil.
"Harapan kita melalui program-program yang berpihak kepada masyarakat pesisir itu maka nelayan bisa terlindungi dari para mafia kelautan," kata Ketua Pusat Studi Adat Laut dan Kebijakan Perikanan Universitas Syiah Kuala itu di Banda Aceh, Senin.
Hal tersebut disampaikan M Adli Abdullah menanggapi terbentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Indroyono Soesilo.
Ia menilai dibentuknya kementerian tersebut merupakan kebijakan yang cerdas karena Presiden Joko Widodo memiliki pemikiran bahwa pembangunan Indonesia kedepan tidak hanya terpusat di darat.
"Potensi kemaritiman yang kita miliki cukup besar, terutama sumberdaya perikanan dan kelautan selain juga migas yang ditemukan lepas pantai," kata M Adli Abdullah yang juga tenaga pengajar di Fakultas Hukum Unsyiah Darussalam.
Untuk itu, ia menyatakan keyakinannya Indonesia akan lebih maju dan berdaulat dimasa mendatang dengan melahirkan program-program pembangunan yang berpihak bagi perlindungan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan kecil.
"Indonesia adalah negara kelautan dan saya yakin kehadiran kementerian kemaritiman maka kiya akan berjaya di laut. Jadi, kembalikan semangat yang menyebutkan 'nenek moyang' kita adalah pelaut yang handal," kata Adli Abdullah.
Apalagi, ia menyebutkan bahwa Indonesia dan India adalah negara yang paling banyak sumberdaya perikanan yang berskala kecil. "Kita berharap, Pemerintah kedepan agar memperhatikan masyarakat pesisir (nelayan) sehingga mereka benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri," katanya menjelaskan.
Selain itu, dia menjelaskan dengan adanya Menko Kemaritiman maka upaya pencegahan ilegal fishing oleh nelayan asing bisa segera teratasi. "Selama bertahun-tahun, kita dibuat tidak berdaya dalam mengusir nelayan asing yang mencuri kekayaan laut nusantara," kata Adli menambahkan.
Pewarta : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Harapan kita melalui program-program yang berpihak kepada masyarakat pesisir itu maka nelayan bisa terlindungi dari para mafia kelautan," kata Ketua Pusat Studi Adat Laut dan Kebijakan Perikanan Universitas Syiah Kuala itu di Banda Aceh, Senin.
Hal tersebut disampaikan M Adli Abdullah menanggapi terbentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Indroyono Soesilo.
Ia menilai dibentuknya kementerian tersebut merupakan kebijakan yang cerdas karena Presiden Joko Widodo memiliki pemikiran bahwa pembangunan Indonesia kedepan tidak hanya terpusat di darat.
"Potensi kemaritiman yang kita miliki cukup besar, terutama sumberdaya perikanan dan kelautan selain juga migas yang ditemukan lepas pantai," kata M Adli Abdullah yang juga tenaga pengajar di Fakultas Hukum Unsyiah Darussalam.
Untuk itu, ia menyatakan keyakinannya Indonesia akan lebih maju dan berdaulat dimasa mendatang dengan melahirkan program-program pembangunan yang berpihak bagi perlindungan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan kecil.
"Indonesia adalah negara kelautan dan saya yakin kehadiran kementerian kemaritiman maka kiya akan berjaya di laut. Jadi, kembalikan semangat yang menyebutkan 'nenek moyang' kita adalah pelaut yang handal," kata Adli Abdullah.
Apalagi, ia menyebutkan bahwa Indonesia dan India adalah negara yang paling banyak sumberdaya perikanan yang berskala kecil. "Kita berharap, Pemerintah kedepan agar memperhatikan masyarakat pesisir (nelayan) sehingga mereka benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri," katanya menjelaskan.
Selain itu, dia menjelaskan dengan adanya Menko Kemaritiman maka upaya pencegahan ilegal fishing oleh nelayan asing bisa segera teratasi. "Selama bertahun-tahun, kita dibuat tidak berdaya dalam mengusir nelayan asing yang mencuri kekayaan laut nusantara," kata Adli menambahkan.
Pewarta : Azhari
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014