Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran pendidikan 2021 sebesar Rp3,5 triliun harus tepat sasaran.
"Dengan anggaran sebanyak itu harus ada peningkatan pendidikan di Provinsi Aceh. Saat ini, pendidikan Aceh masih berada di urutan 20 ke bawah dari provinsi lain," kata Ketua Komisi VI DPRA Tgk Irawan Abdullah di Banda Aceh, Jumat.
Tgk Irawan Abdullah mengatakan banyaknya anggaran pendidikan Aceh didukung dana otonomi khusus. Semula anggaran pendidikan 2021 diusulkan Rp2,7 triliun dan meningkat menjadi Rp3,5 triliun.
Menurut Anggota DPRA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu, dana tersebut haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, sehingga mutu pendidikan Aceh terus meningkat.
Tgk Irawan Abdullah mengharapkan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis juga harus memperhatikan sekolah kejuruan. Sebab, sekolah kejuruan melahirkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja.
Oleh karena itu, Tgk Irawan Abdullah meminta Dinas Pendidikan menzonasi wilayah sekolah kejuruan. Misalnya, sekolah kejuruan berbasis pertanian diprioritaskan berada di daerah Aceh Tengah.
Kemudian, sekolah kejuruan penerbangan yang ada di Aceh Besar agar diupayakan menjadi sebagai pilot proyek untuk wilayah Sumatera serta sekolah kejuruan lainnya.
"Zonasi ini untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah serta memudahkan calon peserta didik masuk sekolah kejuruan sesuai minat dan kemampuannya," kata Tgk Irawan Abdullah.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPRA Tgk Mawardi juga mengingatkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan agar segera menyusun qanun atau peraturan daerah yang menjadi desain utama pendidikan di provinsi itu.
“Desain tersebut menyangkut bagaimana nilai-nilai pendidikan di Aceh yang terintegrasi dengan syariah Islam yang merupakan kekhususan Aceh,” kata Tgk Mawardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Dengan anggaran sebanyak itu harus ada peningkatan pendidikan di Provinsi Aceh. Saat ini, pendidikan Aceh masih berada di urutan 20 ke bawah dari provinsi lain," kata Ketua Komisi VI DPRA Tgk Irawan Abdullah di Banda Aceh, Jumat.
Tgk Irawan Abdullah mengatakan banyaknya anggaran pendidikan Aceh didukung dana otonomi khusus. Semula anggaran pendidikan 2021 diusulkan Rp2,7 triliun dan meningkat menjadi Rp3,5 triliun.
Menurut Anggota DPRA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu, dana tersebut haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, sehingga mutu pendidikan Aceh terus meningkat.
Tgk Irawan Abdullah mengharapkan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis juga harus memperhatikan sekolah kejuruan. Sebab, sekolah kejuruan melahirkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja.
Oleh karena itu, Tgk Irawan Abdullah meminta Dinas Pendidikan menzonasi wilayah sekolah kejuruan. Misalnya, sekolah kejuruan berbasis pertanian diprioritaskan berada di daerah Aceh Tengah.
Kemudian, sekolah kejuruan penerbangan yang ada di Aceh Besar agar diupayakan menjadi sebagai pilot proyek untuk wilayah Sumatera serta sekolah kejuruan lainnya.
"Zonasi ini untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah serta memudahkan calon peserta didik masuk sekolah kejuruan sesuai minat dan kemampuannya," kata Tgk Irawan Abdullah.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPRA Tgk Mawardi juga mengingatkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan agar segera menyusun qanun atau peraturan daerah yang menjadi desain utama pendidikan di provinsi itu.
“Desain tersebut menyangkut bagaimana nilai-nilai pendidikan di Aceh yang terintegrasi dengan syariah Islam yang merupakan kekhususan Aceh,” kata Tgk Mawardi.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021