Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2021 di provinsi ujung barat Indonesia tersebut hingga 31 Mei mencapai Rp4,87 triliun atau 34,21 persen dari total pagu Rp14,24 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Rabu, mengatakan realisasi belanja pemerintah tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada 2020 dan 2019.
"Kami terus mendorong percepatan belanja pemerintah seperti kementerian dan lembaga negara lainnya di Provinsi Aceh untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Syafriadi menyebutkan.
Syafriadi mengatakan belanja pemerintah di Aceh di antaranya belanja pegawai dengan realisasi Rp2,6 triliun dari pagu Rp6,9 triliun. Belanja barang Rp1,39 triliun dari pagu Rp4,64 triliun.
Serta realisasi belanja modal Rp829 miliar dari total pagu belanja Rp2,62 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp17 miliar dari pagu belanja Rp17 miliar, kata Syafriadi.
"Persentase realisasi bantuan sosial yang disalurkan melalui program Indonesia Pintar di Aceh sebesar 45,87 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 44,95 persen," kata Syafriadi.
Syafriadi mendorong instansi vertikal yang anggaran belanjanya dialokasikan dalam APBN 2021 terus mempercepat realisasi, sehingga menjadi pendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama jajaran siap bersinergi dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN agar belanja pemerintah di daerah ini semakin berkualitas," kata Syafriadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Rabu, mengatakan realisasi belanja pemerintah tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada 2020 dan 2019.
"Kami terus mendorong percepatan belanja pemerintah seperti kementerian dan lembaga negara lainnya di Provinsi Aceh untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Syafriadi menyebutkan.
Syafriadi mengatakan belanja pemerintah di Aceh di antaranya belanja pegawai dengan realisasi Rp2,6 triliun dari pagu Rp6,9 triliun. Belanja barang Rp1,39 triliun dari pagu Rp4,64 triliun.
Serta realisasi belanja modal Rp829 miliar dari total pagu belanja Rp2,62 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp17 miliar dari pagu belanja Rp17 miliar, kata Syafriadi.
"Persentase realisasi bantuan sosial yang disalurkan melalui program Indonesia Pintar di Aceh sebesar 45,87 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 44,95 persen," kata Syafriadi.
Syafriadi mendorong instansi vertikal yang anggaran belanjanya dialokasikan dalam APBN 2021 terus mempercepat realisasi, sehingga menjadi pendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama jajaran siap bersinergi dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN agar belanja pemerintah di daerah ini semakin berkualitas," kata Syafriadi.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021