Meulaboh, 15/1 (Antaraaceh) - Perushaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh belum berkontribusi terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) sehingga keberadaannya dinilai hanya sia-sia.
Ketua Komisi D-DPRK Aceh Barat Bantalidan di Meulaboh, Kamis mengatakan pada dasarnya setiap perusahaan daerah mendapat suntikan dana pemerintah baik dari APBK bahkan APBN demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangankan berkontribusi untuk daerah malahan perusahaan pemerintah daerah ini setiap bulan mengalami defisit senilai Rp160 juta untuk membayar listrik, pasti ada yang salah dalam managemennya," katanya.
Untuk itu kata dia, dewan Aceh Barat akan turun melakukan pengecekan langsung dengan membentuk tim pansus untuk memastikan kendala dan kebocoran anggaran yang dihadapi perusahaan daerah ini.
Politisi Partai Aceh (PA) ini menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi laporan alasan managemen perusahaan kepada anggota legislatif menyangkut tidak adanya PAD, salah satunya karena harga jual air kepada masyarakat masih begitu rendah.
Karenanya menyangkut kebenaran terhadap pemanfaatan air serta fasilitas negara ini akan dilakukan audit untuk mengetahui secara pasti karena perusahaan ini disubsidi pemerintah tidak hanya untuk melayani masyarakat tapi juga berkontribusi untuk PAD.
"Kita akan turun mengecek berapa karyawan PDAM, pengunaan sarana, berapa APBN yang masuk mungkin pernah digunakan, apalagi pemda juga pernah memberikan dana tapi kemana dimanfataakan beberapa tahun terakhir," tegasnya.
Selain itu dewan Aceh Barat ini juga menyoroti tidak maksimalnya pelayanan suplai air bersih PDAM Tirta Meulaboh, karena masih ada satu desa di perkotaan seperti Suak Ribe sudah 10 tahun belum teraliri air bersih kepemukiman penduduk setempat.
Sementara itu Plt Direktur PDAM Tirta Meulaboh Zuardi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa perusahaan dipimpinnya saat ini belum sedikitpun berkontribusi untuk PAD karena managemen perusahaan tersebut belum sehat.
"Benar memang belum ada kontribusi untuk PAD, tapi inilah perusahaan kita "belum sehat", artinya masih ada beberapa hal yang mesti dilakukan audit terutama terhadap harga jual air," katanya.
Zuardi menjelaskan, sampai saat ini harga produksi air dengan nilai jualnya masih belum seimbang, harga produksi mencapai Rp2.900 per kubik sementara harga jual kepada masyarakat masih Rp2.500 kubik.
Belum lagi kata dia, setiap bulan pembayaran listrik yang digunakan pada beberapa pompa air yang semakin tinggi menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setiap tahun semakin meningkat.
"Kalau dibilang defisit tidak juga, cuma kita memang mengalami pembengkakan pembayaran listrik mencapai Rp153 juta perbulan, sementara harga jual air saja belum setara dengan harga produksi," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015
Ketua Komisi D-DPRK Aceh Barat Bantalidan di Meulaboh, Kamis mengatakan pada dasarnya setiap perusahaan daerah mendapat suntikan dana pemerintah baik dari APBK bahkan APBN demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangankan berkontribusi untuk daerah malahan perusahaan pemerintah daerah ini setiap bulan mengalami defisit senilai Rp160 juta untuk membayar listrik, pasti ada yang salah dalam managemennya," katanya.
Untuk itu kata dia, dewan Aceh Barat akan turun melakukan pengecekan langsung dengan membentuk tim pansus untuk memastikan kendala dan kebocoran anggaran yang dihadapi perusahaan daerah ini.
Politisi Partai Aceh (PA) ini menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi laporan alasan managemen perusahaan kepada anggota legislatif menyangkut tidak adanya PAD, salah satunya karena harga jual air kepada masyarakat masih begitu rendah.
Karenanya menyangkut kebenaran terhadap pemanfaatan air serta fasilitas negara ini akan dilakukan audit untuk mengetahui secara pasti karena perusahaan ini disubsidi pemerintah tidak hanya untuk melayani masyarakat tapi juga berkontribusi untuk PAD.
"Kita akan turun mengecek berapa karyawan PDAM, pengunaan sarana, berapa APBN yang masuk mungkin pernah digunakan, apalagi pemda juga pernah memberikan dana tapi kemana dimanfataakan beberapa tahun terakhir," tegasnya.
Selain itu dewan Aceh Barat ini juga menyoroti tidak maksimalnya pelayanan suplai air bersih PDAM Tirta Meulaboh, karena masih ada satu desa di perkotaan seperti Suak Ribe sudah 10 tahun belum teraliri air bersih kepemukiman penduduk setempat.
Sementara itu Plt Direktur PDAM Tirta Meulaboh Zuardi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa perusahaan dipimpinnya saat ini belum sedikitpun berkontribusi untuk PAD karena managemen perusahaan tersebut belum sehat.
"Benar memang belum ada kontribusi untuk PAD, tapi inilah perusahaan kita "belum sehat", artinya masih ada beberapa hal yang mesti dilakukan audit terutama terhadap harga jual air," katanya.
Zuardi menjelaskan, sampai saat ini harga produksi air dengan nilai jualnya masih belum seimbang, harga produksi mencapai Rp2.900 per kubik sementara harga jual kepada masyarakat masih Rp2.500 kubik.
Belum lagi kata dia, setiap bulan pembayaran listrik yang digunakan pada beberapa pompa air yang semakin tinggi menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setiap tahun semakin meningkat.
"Kalau dibilang defisit tidak juga, cuma kita memang mengalami pembengkakan pembayaran listrik mencapai Rp153 juta perbulan, sementara harga jual air saja belum setara dengan harga produksi," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015