Kalangan dunia usaha menyatakan siap mendukung berbagai langkah dan upaya Pemerintah Aceh dalam upaya mencegah korupsi di Bumi Serambi Mekah.
“Kami dari kalangan dunia usaha siap mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara lebih maksimal,” kata Ketua Kadin Aceh M Iqbal yang juga Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Aceh di Aula Inspektorat Aceh, Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan berbagai sumbang saran dan masukan yang mengemuka pada pertemuan perdana ini akan menjadi fokus kegiatan KAD Anti Korupsi Aceh ke depan nantinya.
“Banyak pendapat dan sumbang saran dalam pertemuan perdana ini. Kita akan fokus pada penguatan kelembagaan dulu. Apabila KAD kuat, maka program kerja akan berjalan dengan baik,” kata Iqbal.
Sebagaimana diketahui, ide pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi ini merupakan gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KADIN, sebagai bentuk komitmen untuk melibatkan lembaga swasta dalam penanggulangan kasus korupsi di semua tingkatan.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh nomor 180/1054/2021 tentang Pembentukan KAD Anti Korupsi Aceh, yang ditandatangani pada 12 April 2021 lalu.
Dalam Keputusan Gubernur tersebut, setidaknya ada empat tugas utama KAD Anti Korupsi Aceh, yaitu memfasilitasi komunikasi/dialog antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah dan menginventarisasi dan membahas isu strategis terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh.
Selanjutnya, komite ini juga bertugas mensosialisasikan regulasi/kebijakan Pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat dunia usaha, serta memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Aceh terkait solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021