Kantor Staf Presiden (KSP) terus berupaya mengurai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah sekaligus berusaha mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan bahwa pihaknya selama 3 pekan terakhir melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di 12 provinsi.
"Salah satu isu pemantauan yang banyak mendapat perhatian tinggi adalah vaksinasi," kata Abetnego dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Abetnego menyebutkan permasalahan vaksinasi antara satu daerah dan daerah lain berbeda-beda.
Namun, dari berbagai temuan KSP, beberapa permasalahan yang kerap dihadapi daerah, antara lain: pertama, berkaitan dengan manajemen stok dan distribusi vaksin di daerah.
Dikatakan pula bahwa koordinasi antara penugasan pemerintah daerah dan penugasan TNI/Polri dalam hal distribusi vaksin masih perlu dilakukan perbaikan.
Ditemukan kejadian aliran distribusi vaksin lebih lancar pada TNI dan Polri. Hal ini, menurut dia, berbeda dengan dari provinsi ke kabupaten.
"Ada juga (provinsi) yang menginformasikan bahwa vaksin sudah habis. Akan tetapi, menurut pencatatan kementerian seharusnya masih ada di provinsi tersebut. Isu manajemen stok dan distribusi vaksin ini sangat penting," kata Abetnego.
Permasalahan kedua, lanjut dia, mengenai ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan vaksinasi.
Adapun pemasalahan ketiga adalah mengenai distribusi vaksin di daerah yang belum mempertimbangkan secara baik faktor urgensi, wilayah mana yang perlu menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi.
Menurut dia, persoalan ketiga sangat dipengaruhi kekhawatiran pemimpin daerah atas pandangan berlaku tidak adil. Padahal, penentuan prioritas wilayah sangat penting di tengah keterbatasan yang terjadi saat ini.
"Misalnya, dengan kriteria wilayah dengan kasus tinggi dan mobilitas penduduk yang tinggi," ujarnya.
Untuk menjawab sejumlah persoalan tersebut, KSP telah melakukan berbagai upaya, yakni: pertama, melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Selanjutnya, disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden secara langsung maupun melalui rapat kabinet.
Kedua, memberikan masukan untuk skenario pelaksanaan vaksinasi dalam upaya penguatan kapasitas vaksinasi di daerah. Selain bidan dan tenaga kesehatan serta TNI/Polri yang sudah digerakkan, KSP mengusulkan adanya pengerahan tenaga medis lain, seperti dokter gigi dan tenaga farmasi yang dilatih untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi.
KSP telah melakukan berbagai pertemuan dengan organisasi profesi di bidang kesehatan untuk melihat peluang penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi.
Abetnego mengatakan bahwa isu ini menjadi krusial karena dalam waktu-waktu ke depan vaksin dalam jumlah besar akan segera masuk ke Tanah Air.
"Jadi, harusnya sudah mempersiapkan sumber daya yang memadai," katanya lagi.
Upaya ketiga yang dilakukan KSP adalah mendukung dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait atas permasalahan-permasalahan vaksinasi yang terjadi di daerah agar ada respons yang lebih cepat dari pemerintah pusat.
Dalam vaksinasi ini, KSP memandang perlu terus berupaya memberikan dukungan yang maksimal kepada pemerintah daerah agar tercapai target-target vaksinasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan bahwa pihaknya selama 3 pekan terakhir melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di 12 provinsi.
"Salah satu isu pemantauan yang banyak mendapat perhatian tinggi adalah vaksinasi," kata Abetnego dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Abetnego menyebutkan permasalahan vaksinasi antara satu daerah dan daerah lain berbeda-beda.
Namun, dari berbagai temuan KSP, beberapa permasalahan yang kerap dihadapi daerah, antara lain: pertama, berkaitan dengan manajemen stok dan distribusi vaksin di daerah.
Dikatakan pula bahwa koordinasi antara penugasan pemerintah daerah dan penugasan TNI/Polri dalam hal distribusi vaksin masih perlu dilakukan perbaikan.
Ditemukan kejadian aliran distribusi vaksin lebih lancar pada TNI dan Polri. Hal ini, menurut dia, berbeda dengan dari provinsi ke kabupaten.
"Ada juga (provinsi) yang menginformasikan bahwa vaksin sudah habis. Akan tetapi, menurut pencatatan kementerian seharusnya masih ada di provinsi tersebut. Isu manajemen stok dan distribusi vaksin ini sangat penting," kata Abetnego.
Permasalahan kedua, lanjut dia, mengenai ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan vaksinasi.
Adapun pemasalahan ketiga adalah mengenai distribusi vaksin di daerah yang belum mempertimbangkan secara baik faktor urgensi, wilayah mana yang perlu menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi.
Menurut dia, persoalan ketiga sangat dipengaruhi kekhawatiran pemimpin daerah atas pandangan berlaku tidak adil. Padahal, penentuan prioritas wilayah sangat penting di tengah keterbatasan yang terjadi saat ini.
"Misalnya, dengan kriteria wilayah dengan kasus tinggi dan mobilitas penduduk yang tinggi," ujarnya.
Untuk menjawab sejumlah persoalan tersebut, KSP telah melakukan berbagai upaya, yakni: pertama, melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Selanjutnya, disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden secara langsung maupun melalui rapat kabinet.
Kedua, memberikan masukan untuk skenario pelaksanaan vaksinasi dalam upaya penguatan kapasitas vaksinasi di daerah. Selain bidan dan tenaga kesehatan serta TNI/Polri yang sudah digerakkan, KSP mengusulkan adanya pengerahan tenaga medis lain, seperti dokter gigi dan tenaga farmasi yang dilatih untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi.
KSP telah melakukan berbagai pertemuan dengan organisasi profesi di bidang kesehatan untuk melihat peluang penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi.
Abetnego mengatakan bahwa isu ini menjadi krusial karena dalam waktu-waktu ke depan vaksin dalam jumlah besar akan segera masuk ke Tanah Air.
"Jadi, harusnya sudah mempersiapkan sumber daya yang memadai," katanya lagi.
Upaya ketiga yang dilakukan KSP adalah mendukung dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait atas permasalahan-permasalahan vaksinasi yang terjadi di daerah agar ada respons yang lebih cepat dari pemerintah pusat.
Dalam vaksinasi ini, KSP memandang perlu terus berupaya memberikan dukungan yang maksimal kepada pemerintah daerah agar tercapai target-target vaksinasi.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021