KSP koordinasikan pembangunan irigasi di Aceh

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna mempercepat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk 3.000 hektar lahan di Kabupaten Aceh Tamiang serta 11.950 hektare di Kabupaten Pidie, Aceh.

“Perlu dilakukan upaya percepatan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR. KSP akan melakukan tindak lanjut tersebut agar dapat diperhatikan dan diprioritaskan sehingga dua kabupaten bisa terus berproduksi dan berkontribusi pada program ketahanan pangan nasional,” kata Moeldoko setelah menerima Pj. Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto dan Pj. Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana keterangan Kantor Staf Presiden, bendungan dan jaringan irigasi di Aceh Tamiang dan Pidie sangat diperlukan karena sektor pertanian masih mengandalkan tadah hujan dan kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, debit air Sungai Krueng Baro yang menjadi sumber air utama di Baro Raya, Kabupaten Pidie, saat ini sudah tidak lagi memadai.

“Keberadaan bendungan dan irigasi tidak hanya berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat petani, tetapi ternyata mengatasi masalah sosial lainnya,” kata Moeldoko.

Menurut keterangan KSP, ketiadaan sumber air dan sistem irigasi teknis yang memadai untuk lahan pertanian menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kerugian yang dialami para petani, maka sejumlah masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga tindak kriminalitas dan kekerasan mengalami peningkatan signifikan.

"KSP pernah turut terjun menyelesaikan permasalahan di Wadas, Jawa Tengah, yang memiliki permasalahan lahan dan permasalahan sosial. Saya pikir skema yang sama bisa diperlakukan di Aceh," kata Moeldoko.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, selalu menekankan tentang penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) hingga 2024. Pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kata Moeldoko, terus berkomitmen untuk bekerja melayani masyarakat hingga masa pemerintahan 2019-2024 selesai.

"Pemerintahan efektif kita hanya tinggal 1,5 tahun saja. Ada perintah dari Presiden untuk mengevaluasi PSN agar selesai semua di tahun 2024. Namun tidak dipungkiri ada beberapa proyek besar yang tidak bisa terselesaikan tahun 2024 karena butuh waktu lama. Oleh karenanya, kita harus tetap bekerja memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Moeldoko.