Meulaboh (ANTARA Aceh) - Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh H T Alaidinsyah meminta seluruh managemen perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan setempat untuk merealisasikan program perkebunan plasma untuk menekan terjadinya konflik dengan warga.
"Harusnya yang wajib disediakan perusahaan 30 persen dari HGU, tapi kita hanya memintakan cuma 20 persen, ini pun belum semua merealisasikan padahal ini untuk menjaga munculnya konflik dengan masyarakat," katanya, Kamis.
Hal itu disampaikan disela-sela Silaturahmi dan dialog pemuda bersama Pemerintah Aceh Barat yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Barat, yang turut hadir Dandim 0105 Aceh Barat Let Kol Jaka Sutanta, Wakapolres Aceh Barat Kompol Nur Khamid, serta Wakil Ketua DPRK H Kamarudin.
Kata Alaidinsyah, pemerintah daerah memfasilitasi setiap terjadi persoalan masyarakat dengan managemen perusahaan perkebunan yang berinvestasi ke daerah tersebut, kesimpulan dari setiap tuntutan masyarakat adalah kepedulian pihak perusahaan.
karena itu dengan adanya kebun plasma paling tidak dapat menekan terjadinya konflik warga dengan perkebunan, disamping juga menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.
"Saya membangunkan orang-orang yang mau bangun untuk terus maju dan terhindar dari masalah, kalau yang tidur tidak mau ikut aturan pemerintah biarkan saja, karena semua upaya pemerintah sampai dalam Undang-Undang itu untuk melindungi semua hak,"imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Alaidinsyah berpesan kepada KNPI Aceh Barat untuk terus bangkit dan membuat program-program yang menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat sampai kepada program ketahanan pangan dan program membangun desa.
Sementara itu wakil ketua DPRK Aceh Barat H Kamarudin menambahkan, pada prinsipnya lembaga legislatif akan terus mengawasi berbagai kebijakan pemerintah tanpa ada perbedaan dan status golongan partai politik.
"Kita komit semua di DPRK mengawasi setiap program pemerintah, kita tidak melihat bahwa kepala daerah ini dukungan partai apapun namun yang jelas apabila ada program yang tidak sesuai maka itu akan dikoreksi,"katanya.
Disisi lain Komandan Kodim 0105 Aceh Barat Letkol Jaka Sutanta menyebutkan, sesuai komitmen bersama jajaran TNI-AD juga tidak tingal diam dalam hal mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan membuat rasa aman.
"Harusnya yang wajib disediakan perusahaan 30 persen dari HGU, tapi kita hanya memintakan cuma 20 persen, ini pun belum semua merealisasikan padahal ini untuk menjaga munculnya konflik dengan masyarakat," katanya, Kamis.
Hal itu disampaikan disela-sela Silaturahmi dan dialog pemuda bersama Pemerintah Aceh Barat yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Barat, yang turut hadir Dandim 0105 Aceh Barat Let Kol Jaka Sutanta, Wakapolres Aceh Barat Kompol Nur Khamid, serta Wakil Ketua DPRK H Kamarudin.
Kata Alaidinsyah, pemerintah daerah memfasilitasi setiap terjadi persoalan masyarakat dengan managemen perusahaan perkebunan yang berinvestasi ke daerah tersebut, kesimpulan dari setiap tuntutan masyarakat adalah kepedulian pihak perusahaan.
karena itu dengan adanya kebun plasma paling tidak dapat menekan terjadinya konflik warga dengan perkebunan, disamping juga menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.
"Saya membangunkan orang-orang yang mau bangun untuk terus maju dan terhindar dari masalah, kalau yang tidur tidak mau ikut aturan pemerintah biarkan saja, karena semua upaya pemerintah sampai dalam Undang-Undang itu untuk melindungi semua hak,"imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Alaidinsyah berpesan kepada KNPI Aceh Barat untuk terus bangkit dan membuat program-program yang menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat sampai kepada program ketahanan pangan dan program membangun desa.
Sementara itu wakil ketua DPRK Aceh Barat H Kamarudin menambahkan, pada prinsipnya lembaga legislatif akan terus mengawasi berbagai kebijakan pemerintah tanpa ada perbedaan dan status golongan partai politik.
"Kita komit semua di DPRK mengawasi setiap program pemerintah, kita tidak melihat bahwa kepala daerah ini dukungan partai apapun namun yang jelas apabila ada program yang tidak sesuai maka itu akan dikoreksi,"katanya.
Disisi lain Komandan Kodim 0105 Aceh Barat Letkol Jaka Sutanta menyebutkan, sesuai komitmen bersama jajaran TNI-AD juga tidak tingal diam dalam hal mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan membuat rasa aman.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015