Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Tokoh masyarakat dari Kecamatan Kluet Raya dan Trumon Raya, mewacanakan pemekaran wilayah dengan membentuk Pemerintahan Kabupaten Kluet Raya dan pisah dari kabupaten induk Aceh Selatan, dalam upaya memudahkan pembangunan daerah tertinggal.
Gagasan pemekaran wilayah ini dikemukakan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPNKU Kecamatan Kluet Utara, yang dihadiri sekitar 300 orang tokoh masyarakat Kluet Raya dan Trumon Raya, Sabtu.
Ketua Pemekaran Pemkab Kluet Raya Tgk Ismizar dihadapan peserta pertemuan itu mengatakan, upaya melahirkan kabupaten baru di wilayah itu sudah dicetus sejak tahun 2006, yang mulanya diwacanakan berdiri Pemerintah Kota (Pemko) Kluet Raya.
Namun, menyahuti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, panitia dan tokoh masyarakat merobah pola, yakni wacana Pemko menjadi Pemkab.
"Perubahan pola ini untuk mempermudah proses perjuangan, agar wacana pemekaran wilayah cepat terwujud. Jika dulunya hanya lima kecamatan yakni Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan kini telah bergabung Trumon Timur, Trumon Tengah, Trumon, Bakongan Timur, Bakongan dan Kota Bahagia sehingga telah berjumlah 11 kecamatan," ujarnya.
Menurutnya, wacana perubahan status pemekaran wilayah Kluet Raya bergabung dengan Trumon Raya menjadi sebuah Kabupaten yang diberi nama Pemkab Kluet Raya, merupakan kesepakatan bersama.
"Tekat kita adalah, berdirinya Pemkab Kluet Raya harus terwujud untuk memajukan pembangunan daerah dan menyejahterakan perekonomian masyarakat. Pemekaran ini bukanlah kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tetapi buah tangan untuk anak cucu kita kedepan," tegasnya.
Ia mengharapkan kepada masyarakat yang telah mengikrarkan perjuangan pemekaran Pemkab Kluet Raya untuk dilanjutkan, supaya mengajak semua komponen masyarakat lainnya untuk bergabung, berjuang dan menyamakan persepsi untuk melahirkan kabupaten baru dengan wilayah teritorialnya mulai dari Desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja sampai Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur.
"Perjuangan ini butuh waktu dan pengorbanan serta kekompakan di segala sisi. Tolong jangan di kedepankan ide penempatan ibukota di wilayah tertentu sehingga gara-gara persoalan itu terganggu perjuangan selama ini. Hal yang paling utama adalah terwujudnya pemekaran dulu," ujar mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Aceh ini.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya bernama Tgk H Abdul Muthalib mengatakan, untuk mewujudkan pemekaran Pemkab Kluet Raya, seluruh lapisan masyarakat harus merapatkan barisan, serta bahu membahu bekerja keras untuk merajut impian masyarakat dalam 11 kecamatan itu.
"Saya minta terkait persoalan letak ibukota kabupaten jangan diperdebatkan dulu. Mari kita upayakan perjuangan ini berbuah hasil dulu. Persoalan adanya ganjalan maupun kendala, itu bisa kita musyawarahkan secara kekeluargaan dan baik-baik," tegasnya.
Tokoh Kecamatan Trumon Raya lainnya, Tgk Zaiman menyatakan seluruh masyarakat Trumon Raya (Kecamatan Trumon Timur, Trumon dan Trumon Tengah) tetap eksis, bersatu dan sepenuh hati bergabung dengan kecamatan lain untuk lahirnya kabupaten baru yaitu Pemkab Kluet Raya.
Namun jika perjuangan ini tidak serius, lanjut dia, pihaknya mengancam akan meminta bergabung ke Pemko Subulussalam agar kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dapat lebih maju.
"Kami tetap berpegang teguh pada prinsip awal, bergabung dan sama-sama memperjuangkan pemekaran. Jika tidak serius dan terus terlunta-lunta serta tidak kompak, maka kami akan bergabung dengan Pemko Subulussalam. Sejak hari ini, mari kita singkirkan perbedaan dan kepentingan, nawaitu kita tulus ikhlas berjuang lahirnya Pemkab Kluet Raya," pungkas Tgk Zaiman.
Menanggapi wacana itu, Ketua Partai Golkar Aceh Selatan, T Mudasir mengatakan pihaknya mendukung penuh ide dan gagasan tokoh Kluet Raya dan Trumon Raya untuk membentuk Pemkab Kluet Raya.
Namun, lanjut dia, pihaknya meminta agar gagasan itu dilakukan kajian yang komprehensif terlebih dulu agar pemekaran wilayah itu benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat bukan justru untuk kepentingan elit politik tertentu.
Di samping itu, dia juga meminta kepada tokoh penggagas pemekaran agar meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten induk dalam hal ini dengan Bupati dan DPRK Aceh Selatan, sehingga rencana pemekaran itu dapat berjalan lancar dan sukses seperti diharapkan.
Gagasan pemekaran wilayah ini dikemukakan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPNKU Kecamatan Kluet Utara, yang dihadiri sekitar 300 orang tokoh masyarakat Kluet Raya dan Trumon Raya, Sabtu.
Ketua Pemekaran Pemkab Kluet Raya Tgk Ismizar dihadapan peserta pertemuan itu mengatakan, upaya melahirkan kabupaten baru di wilayah itu sudah dicetus sejak tahun 2006, yang mulanya diwacanakan berdiri Pemerintah Kota (Pemko) Kluet Raya.
Namun, menyahuti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, panitia dan tokoh masyarakat merobah pola, yakni wacana Pemko menjadi Pemkab.
"Perubahan pola ini untuk mempermudah proses perjuangan, agar wacana pemekaran wilayah cepat terwujud. Jika dulunya hanya lima kecamatan yakni Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan kini telah bergabung Trumon Timur, Trumon Tengah, Trumon, Bakongan Timur, Bakongan dan Kota Bahagia sehingga telah berjumlah 11 kecamatan," ujarnya.
Menurutnya, wacana perubahan status pemekaran wilayah Kluet Raya bergabung dengan Trumon Raya menjadi sebuah Kabupaten yang diberi nama Pemkab Kluet Raya, merupakan kesepakatan bersama.
"Tekat kita adalah, berdirinya Pemkab Kluet Raya harus terwujud untuk memajukan pembangunan daerah dan menyejahterakan perekonomian masyarakat. Pemekaran ini bukanlah kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tetapi buah tangan untuk anak cucu kita kedepan," tegasnya.
Ia mengharapkan kepada masyarakat yang telah mengikrarkan perjuangan pemekaran Pemkab Kluet Raya untuk dilanjutkan, supaya mengajak semua komponen masyarakat lainnya untuk bergabung, berjuang dan menyamakan persepsi untuk melahirkan kabupaten baru dengan wilayah teritorialnya mulai dari Desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja sampai Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur.
"Perjuangan ini butuh waktu dan pengorbanan serta kekompakan di segala sisi. Tolong jangan di kedepankan ide penempatan ibukota di wilayah tertentu sehingga gara-gara persoalan itu terganggu perjuangan selama ini. Hal yang paling utama adalah terwujudnya pemekaran dulu," ujar mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Aceh ini.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya bernama Tgk H Abdul Muthalib mengatakan, untuk mewujudkan pemekaran Pemkab Kluet Raya, seluruh lapisan masyarakat harus merapatkan barisan, serta bahu membahu bekerja keras untuk merajut impian masyarakat dalam 11 kecamatan itu.
"Saya minta terkait persoalan letak ibukota kabupaten jangan diperdebatkan dulu. Mari kita upayakan perjuangan ini berbuah hasil dulu. Persoalan adanya ganjalan maupun kendala, itu bisa kita musyawarahkan secara kekeluargaan dan baik-baik," tegasnya.
Tokoh Kecamatan Trumon Raya lainnya, Tgk Zaiman menyatakan seluruh masyarakat Trumon Raya (Kecamatan Trumon Timur, Trumon dan Trumon Tengah) tetap eksis, bersatu dan sepenuh hati bergabung dengan kecamatan lain untuk lahirnya kabupaten baru yaitu Pemkab Kluet Raya.
Namun jika perjuangan ini tidak serius, lanjut dia, pihaknya mengancam akan meminta bergabung ke Pemko Subulussalam agar kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dapat lebih maju.
"Kami tetap berpegang teguh pada prinsip awal, bergabung dan sama-sama memperjuangkan pemekaran. Jika tidak serius dan terus terlunta-lunta serta tidak kompak, maka kami akan bergabung dengan Pemko Subulussalam. Sejak hari ini, mari kita singkirkan perbedaan dan kepentingan, nawaitu kita tulus ikhlas berjuang lahirnya Pemkab Kluet Raya," pungkas Tgk Zaiman.
Menanggapi wacana itu, Ketua Partai Golkar Aceh Selatan, T Mudasir mengatakan pihaknya mendukung penuh ide dan gagasan tokoh Kluet Raya dan Trumon Raya untuk membentuk Pemkab Kluet Raya.
Namun, lanjut dia, pihaknya meminta agar gagasan itu dilakukan kajian yang komprehensif terlebih dulu agar pemekaran wilayah itu benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat bukan justru untuk kepentingan elit politik tertentu.
Di samping itu, dia juga meminta kepada tokoh penggagas pemekaran agar meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten induk dalam hal ini dengan Bupati dan DPRK Aceh Selatan, sehingga rencana pemekaran itu dapat berjalan lancar dan sukses seperti diharapkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015