Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendukung Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, sebagai calon tunggal panglima TNI.
"Kita dukunglah. Apapun yang Presiden Jokowi usulkan, kita dukung secara moral," kata JK, usai memimpin apel Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Kamis.
Kalla menilai Perkasa memiliki pengalaman dan layak menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI. "Apalagi beliau (Perkasa) sudah pengalaman, dan kekar lagi," kata Kalla.
Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menyampaikan Surat Presiden terkait usulan calon panglima TNI kepada Ketua DPR, Puan Maharani di Jakarta, Rabu (3/11).
Pratikno mengatakan presiden berharap DPR segera memberikan persetujuan terhadap usulan nama itu sebagai panglima TNI, sehingga dapat segera diterbitkan Keputusan Presiden.
Sementara itu, Maharani mengatakan, DPR hanya menerima satu nama usulan dari Jokowi yang disampaikan langsung Pratikno di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
DPR akan segera menindaklanjuti Surat Presiden sesuai dengan mekanisme berlaku, yakni menugaskan Komisi I DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
"Selanjutnya, Komisi I DPR akan melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan di dalam Rapat Paripurna untuk dapat memberikan persetujuan calon panglima TNI usulan presiden," ujar dia.
Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964 dan lulus dari Akademi Militer pada 1987, dengan mengawali karier sebagai perwira pertama Korps Infantri, yang kemudian bergabuang dalam Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus TNI AD selama 12 tahun.
Ia pernah menjadi sekretaris pribadi kepala staf umum TNI, komandan Resimen Induk Kodam Jaya di Jakarta, komandan Resor Militer 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan, di Sibolga, Sumatera Utara.
Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) (Hor) AM Hendropriyono, itu juga pernah menduduki posisi sebagai kepala Dinas Penerangan TNI AD pada 2013.
Ia juga pernah menjadi komandan Pasukan Pengamanan Presiden dengan pangkat mayor jenderal TNI pada pemerintahan Jokowi-Kalla, menggantikan (saat itu) Mayor Jenderal TNI (Marinir) Suhartono.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021