Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengingatkan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian serius, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, maka pengelolaan harus menjadi perhatian. Pengelolaannya juga harus akuntabel dan transparan," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Kamis.
Gubernur Aceh mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah di Aceh, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Pada tahun anggaran 2011, kata dia, total APBA dan APBK mencapai Rp19,730 triliun. Anggaran ini meningkat menjadi Rp22,590 triliun pada tahun anggaran 2012.
Begitu juga pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp24,682 triliun. Meningkat menjadi Rp33,990 triliun. Dan pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp34,721 triliun, ungkap Gubernur Aceh.
"Dengan anggaran yang meningkat setiap tahunnya, dituntut adanya pelaksanaan program yang tepat serta pengelolaan keuangan yang akurat dan berhati-hati," sebut Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengatakan mulai tahun anggaran 2015 ini pengelolaan keuangan berbeda dari tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang berbeda ini harus segera disesuaikan.
Mulai tahun ini, pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan sebelumnya, menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas.
Oleh karena itu, lanjut dia, setiap aparatur yang mengelola keuangan daerah harus memahami standar akuntansi berbasis akrual ini, sehingga pengelolaannya benar-benar sesuai aturan yang ditetapkan.
"Karena itu, kami mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami standar akuntansi akrual," kata Zaini Abdullah.
"Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, maka pengelolaan harus menjadi perhatian. Pengelolaannya juga harus akuntabel dan transparan," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Kamis.
Gubernur Aceh mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah di Aceh, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Pada tahun anggaran 2011, kata dia, total APBA dan APBK mencapai Rp19,730 triliun. Anggaran ini meningkat menjadi Rp22,590 triliun pada tahun anggaran 2012.
Begitu juga pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp24,682 triliun. Meningkat menjadi Rp33,990 triliun. Dan pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp34,721 triliun, ungkap Gubernur Aceh.
"Dengan anggaran yang meningkat setiap tahunnya, dituntut adanya pelaksanaan program yang tepat serta pengelolaan keuangan yang akurat dan berhati-hati," sebut Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengatakan mulai tahun anggaran 2015 ini pengelolaan keuangan berbeda dari tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang berbeda ini harus segera disesuaikan.
Mulai tahun ini, pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan sebelumnya, menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas.
Oleh karena itu, lanjut dia, setiap aparatur yang mengelola keuangan daerah harus memahami standar akuntansi berbasis akrual ini, sehingga pengelolaannya benar-benar sesuai aturan yang ditetapkan.
"Karena itu, kami mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami standar akuntansi akrual," kata Zaini Abdullah.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015