Industri galangan kapal menghadapi tantangan berat pada masa pandemi COVID-19, karena saat ini omzet  sektor tersebut mengalami penurunan hingga 30 persen per tahun.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan bahwa akibat pandemi COVID-19, omzet industri galangan kapal menurun 20-30 persen pada 2020 dan 2021.

"Pada 2020, omzet kami turun 20 persen. Tahun 2021 juga belum membaik karena sempat ada varian Delta, penurunan bisa mencapai 25-30 persen. Untuk angka belum bisa kami berikan," kata Anita.



Anita menjelaskan, penurunan omzet akibat pandemi COVID-19 tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan pelayaran yang melakukan efisiensi akibat banyaknya kapal yang tidak berlayar secara terus-menerus.

Menurutnya, industri galangan kapal yang melayani industri pelayaran nasional terkena dampak langsung akibat efisiensi yang dilakukan tersebut. Perawatan kapal yang dilakukan oleh perusahaan operator saat ini hanya difokuskan pada hal-hal yang mendesak.

"Secara omzet sangat berpengaruh terhadap kami karena banyak kebijakan perusahaan yang terkait dengan perawatan kapal, dilakukan efisiensi," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum masa pandemi COVID-19, pihaknya juga memproduksi kapal untuk kebutuhan pelayaran nasional seperti kapal ternak dan kapal feri. Pada 2015-2017, perusahaan yang dipimpinnya itu mampu memproduksi 6-10 unit kapal per tahun.

Namun, lanjutnya, akibat pandemi COVID-19 perusahaan itu bisa dikatakan tidak lagi melakukan pembangunan kapal. Saat ini, pembuatan kapal di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, tercatat hanya  satu hingga dua unit per tahun.

"Produksi sebelum pandemi, pada 2015-2017 itu bisa sampai 6-10 kapal per tahun. Pada saat pandemi, sudah dikatakan tidak melakukan pembangunan kapal, hanya sekitar 1-2 saja. Sangat drastis," ujarnya.



Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, pelaku industri galangan kapal mengharapkan ada insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Insentif tersebut bisa diberikan pemerintah dalam berbagai program kemaritiman seperti tol laut atau poros maritim dunia.

"Harapan kami, jika pemerintah memiliki program terkait kemaritiman seperti poros maritim dunia, tol laut dan sebagainya, industri galangan kapal bisa mendapatkan insentif dari program-program itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Harjo Soekartono menambahkan insentif bagi industri galangan kapal diperlukan karena beban yang ditanggung pelaku usaha akibat pandemi COVID-19 cukup berat.

Menurutnya, ada sejumlah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban industri galangan kapal seperti penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sewa lahan galangan kapal dan penurunan tarif listrik.

"Perlu satu kebijakan pemerintah yang mendukung hidupnya galangan kapal itu sendiri. Seperti PNBP ini bisa dihilangkan, kemudian soal sewa lahan karena cukup besar dan seperti di China, tarif listrik lebih murah," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut diharapkan industri galangan kapal yang memberikan konektivitas logistik dan pergerakan orang antar pulau, di dalam negeri bisa tetap bertahan dari dampak pandemi COVID-19.

"Perlu ada satu perhatian khusus kepada industri strategis ini. Karena, industri ini menjamin konektivitas, logistik, termasuk penumpang antar pulau," katanya.

Sektor industri galangan kapal di Indonesia, lanjutnya, sesungguhnya memiliki peluang yang sangat besar. Namun, industri tersebut saat ini masih belum bisa berkembang dengan pesat dikarenakan beban para pelaku usaha terbilang cukup berat, terlebih di masa pandemi.

Potensi industri galangan kapal yang besar tersebut, sesungguhnya terlihat dari jumlah kapal yang terus mengalami peningkatan pada perairan internasional dan Indonesia. Namun, agar industri galangan kapal bisa berkembang, membutuhkan dukungan insentif dari pemerintah.

"Saya pikir, pelaku usaha galangan kapal jumlahnya sudah banyak, ada sekitar 150 galangan di Indonesia. Tapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena beban yang luar biasa," ujarnya.

Pewarta: Vicki Febrianto

Editor : M Ifdhal


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022