Ibu-Ibu Bawa Tabung ke DPRK Aceh Barat

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Sedikitnya 10 orang kaum ibu pelaku usaha kecil industri rumah tangga membawa tabung kosong gas elpiji 3 Kilogram ke ruangan Ketua DPRK Aceh Barat, akibat terjadinya kelangkaan beberapa hari terakhir.

"Kami tidak tahu lagi harus membeli kemana, begitu kami datangi pangkalan harus menunggu dari pagi sampai sore, begitu barangnya datang langsung habis, padahal kami tidak semua kebagian membeli," kata Yusdaniar salah seorang delegasi di ruang DPRK di Meulaboh, Selasa.

Kaum ibu yang merupakan pelaku usaha rumah tangga tersebut menyatakan kesulitan melakukan aktivitasnya untuk membuat kue yang dijual di warung-warung kecil sebagai usaha penumpang hidup keluarga mereka karena tidak ada bahan baku gas 3 Kg.

Dalam pertemuanya dengan Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE, kaum ibu ini melaporkan adanya sejumlah temuan mereka di lapangan beberapa pangkalan di kawasan itu yang diduga melakukan penyalahgunaan penjualan barang yang disubsidikan untuk rakyat miskin.

"Dengan kedatangan kami ke sini tidak ada alasan lagi wakil rakyat melakukan pembiaran hal-hal yang melangar ketentuan. Kalaupun ada barangnya sampai dijual Rp25.000 per tabung saya beli, tapi  ini masalahnya barangnya di mana-mana tidak ada," tambah Dewi Ratna (45).

Janda yang memelihara beberapa anak yatim ini dalam keseharian bekerja sendiri menghidupi anak-anaknya dengan membuat kue basah, kue kering, ketergantungan terhadap gas elpiji subsidi sangat tinggi karena tidak mampu membeli tabung gas isi 12 Kg.

Kedatangan kaum ibu ini didampingi koordinator Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) Fikriadi, kedatangan delegasi ini disambut ketua bersama anggota Komisi B-DPRK, menyampaikan keluhan masyarakat terhadap kelangkaan gas elpiji subsisi yang tidak mampu ditangani pihak pemerintah setempat.

"Kami akan panggil instansi terkait, kita sudah terima pengaduan masyarakat persoalan adanya indikasi penyalahgunaan gas subsisi 3 Kg. Kami akan membentuk tim pansus meminta bantuan pihak kepolisian, karena DPRK bukan lembaga eksekutor," kata Ramli, SE.

Kata dia, dilaporkan masyarakat itu ada dugaan penyalahgunaan gas elpiji subsidi 3 Kg seperti digunakan oleh rumah makan besar (restoran), kemudian manipulasi jumlah stok pada pangkalan setelah didistribusi oleh agen penyalur.

Kalangan DPRK berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut, langkah pertama memanggil instansi terkait dan melakukan pansus secara diam-diam mendatangi pangkalan maupun tempat-tempat yang disangkakan masyarakat menyimpan tabung gas elpiji 3 Kg.

"Sesuai hasil pengaduan hari ini kita akan segera turun melakukan pansus. Nanti teman-teman media juga akan kita ajak melihat langsung apakah benar ada hal-hal yang dilaporkan warga ini terkait penyalahgunaan gas subsisi," kata Ketua Komisi B-DPRK Aceh Barat Masrizal menambahkan.