Pemerintah Aceh diminta serius mengimplementasikan qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok (KTR), pasalnya sudah setahun lebih peraturan ini disahkan belum dilaksanakan secara efektif.
"Sejauh ini qanun KTR Aceh belum dilaksanakan, bahkan sosialisasinya juga tidak dijalankan, kita harap pemerintah serius dengan penerapan qanun ini," kata Manager Kemitraan The Aceh Institute Muazzinah, di Banda Aceh, Selasa.
Hal itu disampaikan Muazzinah dalam media briefing The Aceh Institute dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh terkait peran media dalam penegakan KTR Aceh secara komprehensif, di Banda Aceh.
Padahal, kata Muazzinah, dalam qanun tersebut sudah diatur semua ketentuan mulai dari tempat KTR serta sanksi terhadap pelanggar baik berupa hukuman pidana hingga wajib membayar denda.
Muazzinah menyebutkan, adapun lokasi yang dilarang merokok sesuai qanun KTR Aceh tersebut antara lain di fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, serta tempat umum lainnya.
Kemudian, terhadap pelanggar pertama diberikan teguran lisan, selanjutnya tertulis, lalu sanksi administrasi penyitaan KTP dan denda Rp200 ribu. Bahkan hukuman pidana tujuh hari dengan denda Rp500 ribu jika untuk yang melanggar sampai empat kali.
"Jadi semuanya sudah diatur dalam qanun tersebut, karena itu sekarang tinggal keseriusan dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengimplementasikannya," ujarnya.
Muazzinah menuturkan, leading sektor Pemerintah Aceh dalam penerapan KTR ini, yakni Dinas Kesehatan, Satpol PP untuk upaya penindakan, serta Bappeda terkait perencanaan pembangunan kawasan tanpa rokok.
"Intinya kita berharap niat serius dari Pemerintah Aceh, untuk masif melakukan sosialisasi dan menerapkan sepenuhnya qanun KTR Aceh ini," kata Muazzinah.
Hal senada juga disampaikan praktisi media, Azhari menegaskan penerapan kawasan tanpa rokok ini perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah dengan menggandeng berbagai pihak untuk menerapkan ketentuan tersebut.
"Kita sudah melahirkan sebuah produk hukum, tetapi tidak kita jalankan dengan baik," kata Azhari.
Selain itu, Azhari menegaskan bahwa qanun KTR Aceh ini juga harus disosialisasikan kepada pelajar, sebagai upaya menyiapkan generasi yang tanpa rokok di masa mendatang, atau seminimal mungkin dapat dikurangi.
Tak hanya itu, Azhari juga berharap media khususnya di Aceh dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan kawasan anti rokok ini, sehingga ini bisa diterapkan secara baik.
"Media dan pemerintah harus berkomitmen jika ingin terapkan kawasan tanpa rokok. Keseriusan pemerintah kita tuntut, jangan hanya melahirkan qanun saja, tetapi tidak diimplementasikan," demikian Azhari.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Sejauh ini qanun KTR Aceh belum dilaksanakan, bahkan sosialisasinya juga tidak dijalankan, kita harap pemerintah serius dengan penerapan qanun ini," kata Manager Kemitraan The Aceh Institute Muazzinah, di Banda Aceh, Selasa.
Hal itu disampaikan Muazzinah dalam media briefing The Aceh Institute dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh terkait peran media dalam penegakan KTR Aceh secara komprehensif, di Banda Aceh.
Padahal, kata Muazzinah, dalam qanun tersebut sudah diatur semua ketentuan mulai dari tempat KTR serta sanksi terhadap pelanggar baik berupa hukuman pidana hingga wajib membayar denda.
Muazzinah menyebutkan, adapun lokasi yang dilarang merokok sesuai qanun KTR Aceh tersebut antara lain di fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, serta tempat umum lainnya.
Kemudian, terhadap pelanggar pertama diberikan teguran lisan, selanjutnya tertulis, lalu sanksi administrasi penyitaan KTP dan denda Rp200 ribu. Bahkan hukuman pidana tujuh hari dengan denda Rp500 ribu jika untuk yang melanggar sampai empat kali.
"Jadi semuanya sudah diatur dalam qanun tersebut, karena itu sekarang tinggal keseriusan dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengimplementasikannya," ujarnya.
Muazzinah menuturkan, leading sektor Pemerintah Aceh dalam penerapan KTR ini, yakni Dinas Kesehatan, Satpol PP untuk upaya penindakan, serta Bappeda terkait perencanaan pembangunan kawasan tanpa rokok.
"Intinya kita berharap niat serius dari Pemerintah Aceh, untuk masif melakukan sosialisasi dan menerapkan sepenuhnya qanun KTR Aceh ini," kata Muazzinah.
Hal senada juga disampaikan praktisi media, Azhari menegaskan penerapan kawasan tanpa rokok ini perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah dengan menggandeng berbagai pihak untuk menerapkan ketentuan tersebut.
"Kita sudah melahirkan sebuah produk hukum, tetapi tidak kita jalankan dengan baik," kata Azhari.
Selain itu, Azhari menegaskan bahwa qanun KTR Aceh ini juga harus disosialisasikan kepada pelajar, sebagai upaya menyiapkan generasi yang tanpa rokok di masa mendatang, atau seminimal mungkin dapat dikurangi.
Tak hanya itu, Azhari juga berharap media khususnya di Aceh dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan kawasan anti rokok ini, sehingga ini bisa diterapkan secara baik.
"Media dan pemerintah harus berkomitmen jika ingin terapkan kawasan tanpa rokok. Keseriusan pemerintah kita tuntut, jangan hanya melahirkan qanun saja, tetapi tidak diimplementasikan," demikian Azhari.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022