Kementerian PPN/Bappenas mencatat dana program prioritas nasional tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp467,3 triliun dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas sehingga tidak ada proyek-proyek yang terlantar.
Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Major Project (MP) utama di 2023.
"Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, Kamis.
Ia memerinci dana tersebut akan diberikan untuk prioritas nasional 1 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebesar Rp28,7 triliun, serta prioritas nasional 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan senilai Rp39,2 triliun.
Selanjutnya prioritas nasional 3 yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp 223,8 triliun yang ditekankan untuk bantuan sosial, pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi, serta prioritas nasional 4 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp5,6 triliun.
Untuk prioritas nasional 5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan penekanan pada infrastruktur dasar, serta konektivitas dan sumber daya air Rp97 triliun.
Suharso melanjutkan alokasi dana prioritas nasional 6 adalah Rp11 triliun untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta prioritas nasional 7 untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, dan HAM dan transformasi pelayanan publik dengan penekanan pemilu sebesar Rp62 triliun.
"Dengan pendekatan tema holistik, integratif, dan spasial alokasi pendanaan akan dimutakhirkan dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lainnya," tegas Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Oleh karena itu ia menyampaikan pencapaian sasaran prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2023 juga akan didukung pembiayaan dari BUMN dan swasta.
Hingga saat ini terindikasi dukungan dari 77 proyek prioritas BUMN dan 234 proyek prioritas swasta yang melibatkan 56 BUMN dan 151 pihak swasta.
Suharso menjelaskan keseluruhan proyek tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan yang seimbang antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Sebaran proyek BUMN adalah 28 di wilayah timur, 28 di wilayah barat, dan 21 tersebar di Tanah Air, sedangkan untuk swasta tersebar proyek di 107 kawasan timur Indonesia, 111 di wilayah barat, dan 16 proyek di seluruh wilayah.
"Dengan investasi BUMN dan swasta diharapkan dapat didorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional," tutur Suharso Monoarfa.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Major Project (MP) utama di 2023.
"Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, Kamis.
Ia memerinci dana tersebut akan diberikan untuk prioritas nasional 1 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebesar Rp28,7 triliun, serta prioritas nasional 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan senilai Rp39,2 triliun.
Selanjutnya prioritas nasional 3 yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp 223,8 triliun yang ditekankan untuk bantuan sosial, pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi, serta prioritas nasional 4 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp5,6 triliun.
Untuk prioritas nasional 5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan penekanan pada infrastruktur dasar, serta konektivitas dan sumber daya air Rp97 triliun.
Suharso melanjutkan alokasi dana prioritas nasional 6 adalah Rp11 triliun untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta prioritas nasional 7 untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, dan HAM dan transformasi pelayanan publik dengan penekanan pemilu sebesar Rp62 triliun.
"Dengan pendekatan tema holistik, integratif, dan spasial alokasi pendanaan akan dimutakhirkan dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lainnya," tegas Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Oleh karena itu ia menyampaikan pencapaian sasaran prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2023 juga akan didukung pembiayaan dari BUMN dan swasta.
Hingga saat ini terindikasi dukungan dari 77 proyek prioritas BUMN dan 234 proyek prioritas swasta yang melibatkan 56 BUMN dan 151 pihak swasta.
Suharso menjelaskan keseluruhan proyek tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan yang seimbang antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Sebaran proyek BUMN adalah 28 di wilayah timur, 28 di wilayah barat, dan 21 tersebar di Tanah Air, sedangkan untuk swasta tersebar proyek di 107 kawasan timur Indonesia, 111 di wilayah barat, dan 16 proyek di seluruh wilayah.
"Dengan investasi BUMN dan swasta diharapkan dapat didorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional," tutur Suharso Monoarfa.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022