Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menyatakan realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 mencapai 96,88 persen atau Rp1,14 triliun dari pagu Rp1,17 triliun.
“Alhamdulillah, realisasi anggaran Bappenas 2021 ini termasuk yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 96,88 persen. Rp1,141 triliun dari pagu Rp1,178 triliun,” katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Secara rinci realisasi per jenis belanja meliputi belanja barang mencapai Rp906,08 miliar atau 99,62 persen dari pagu Rp943,01 miliar, belanja pegawai Rp156,2 miliar dari pagu Rp156,79 miliar dan belanja modal Rp78,42 miliar atau 99,76 persen dari Rp78,6 miliar.
Di sisi lain, Taufik menuturkan realisasi anggaran tahun lalu yang mencapai 96,88 persen belum termasuk realisasi belanja hibah karena masih dalam proses pengesahan di Kementerian Keuangan sebesar Rp15,95 miliar.
Sementara untuk 2022, Bappenas memiliki pagu anggaran sebesar Rp1,37 triliun terdiri atas belanja pegawai Rp204,66 miliar atau 14,9 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerja.
Kemudian belanja modal Rp88,8 miliar atau 6,5 persen di antaranya untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Bappenas serta penataan ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu.
Belanja modal juga akan digunakan untuk dukungan pemutakhiran fasilitas integreted digital workspace-flexi work dalam rangka persiapan pegawai pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara.
Selanjutnya, pagu Rp1,37 triliun turut digunakan untuk belanja barang dengan alokasi paling besar yakni 78,7 persen atau Rp1,08 triliun yang akan digunakan untuk penyusunan RKP 2023 dan persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045.
Belanja barang juga akan digunakan untuk koordinasi strategis pengembangan geopark, koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, koordinasi percepatan pembangunan Papua, penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dan penguatan sinkronisasi aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran.
Berikutnya adalah untuk e-Monev sasaran atau target RKP 2022, vocal point penyelenggaraan kelompok kerja pembangunan G20 Indonesia, dukungan pelayanan fasilitas sistem kerja integreted digital work smart office serta penanganan COVID-19 bagi pegawai Bappenas dan dukungan manajemen akuntabilitas.
