Kehadiran polisi China di bawah pakta keamanan baru akan meningkatkan kemampuan Kepulauan Solomon tetapi mereka tidak akan menggunakan teknik yang sama dengan di Hong Kong, kata diplomat tinggi Solomon.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh diplomat negara pulau Pasifik itu dalam wawancara dengan radio Australia pada Senin (2/5).
Kepulauan Solomon berupaya "meningkatkan kemampuannya" setelah polisi setempat tidak mampu menahan kerusuhan anti-pemerintah di area Chinatown di ibu kota Honiara pada November 2021, kata Komisaris Tinggi Kepulauan Solomon untuk Australia Robert Sisilo kepada Radio ABC.
Negara-negara sekutu Barat telah waspada tentang pakta keamanan tersebut karena khawatir hal itu memberi militer China pijakan strategis di Pasifik.
Barat juga khawatir bahwa polisi China yang dikirim ke Solomon mungkin menggunakan teknik "kejam" yang sama yang sebelumnya digunakan untuk memadamkan protes anti-pemerintah di Hong Kong.
Sisilo mengatakan bahwa di bawah pakta tersebut, polisi militer China dapat dipanggil tetapi akan beroperasi di bawah komando Angkatan Kepolisian Kepulauan Solomon seperti halnya polisi Australia yang telah ditempatkan di sana.
"Kami akan mencoba dan melakukan yang terbaik dalam berurusan dengan mereka (polisi China) untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di negara-negara lain, seperti yang terjadi di Hong Kong, tidak terjadi di negara kami," ujarnya.
Sementara rincian tentang pakta keamanan itu belum diungkapkan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manesseh Sogavare telah mengesampingkan sebuah pangkalan militer China.
Sogavare juga mengatakan pakta itu mencakup kegiatan kepolisian karena kesepakatan dengan mitra tradisionalnya -- Australia -- "tidak memadai".
"Kami tidak berusaha untuk menjauh dari Australia tetapi mencari lebih banyak kerja sama dengan China," kata Sisilo.
Dia mengatakan bahwa angka pengangguran merupakan faktor penyebab dari kerusuhan yang terjadi pada November 2021 itu.
Untuk itu, kata dia, Canberra dapat "lebih memajukan hubungan Australia dan Solomon" dengan memberikan lebih banyak visa kerja dan izin tinggal permanen.
Australia telah memberikan 3.000 visa kepada warga Kepulauan Solomon di bawah skema tenaga kerja yang memungkinkan penduduk pulau Pasifik itu untuk bekerja di daerah pedesaan Australia.
"Kalau saja skema itu dapat diperluas ke seluruh kota metropolitan Australia ... di mana permintaan akan tenaga kerja tukang ledeng, tukang batu, pengasuh, pembantu rumah tangga ... sangat besar," ujar Sisilo.
Kepulauan Solomon memiliki populasi sekitar 700.000 orang dan bergantung pada bantuan asing dari Australia, dan semakin bergantung pada China, untuk meningkatkan ekonominya.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Pernyataan tersebut disampaikan oleh diplomat negara pulau Pasifik itu dalam wawancara dengan radio Australia pada Senin (2/5).
Kepulauan Solomon berupaya "meningkatkan kemampuannya" setelah polisi setempat tidak mampu menahan kerusuhan anti-pemerintah di area Chinatown di ibu kota Honiara pada November 2021, kata Komisaris Tinggi Kepulauan Solomon untuk Australia Robert Sisilo kepada Radio ABC.
Negara-negara sekutu Barat telah waspada tentang pakta keamanan tersebut karena khawatir hal itu memberi militer China pijakan strategis di Pasifik.
Barat juga khawatir bahwa polisi China yang dikirim ke Solomon mungkin menggunakan teknik "kejam" yang sama yang sebelumnya digunakan untuk memadamkan protes anti-pemerintah di Hong Kong.
Sisilo mengatakan bahwa di bawah pakta tersebut, polisi militer China dapat dipanggil tetapi akan beroperasi di bawah komando Angkatan Kepolisian Kepulauan Solomon seperti halnya polisi Australia yang telah ditempatkan di sana.
"Kami akan mencoba dan melakukan yang terbaik dalam berurusan dengan mereka (polisi China) untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di negara-negara lain, seperti yang terjadi di Hong Kong, tidak terjadi di negara kami," ujarnya.
Sementara rincian tentang pakta keamanan itu belum diungkapkan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manesseh Sogavare telah mengesampingkan sebuah pangkalan militer China.
Sogavare juga mengatakan pakta itu mencakup kegiatan kepolisian karena kesepakatan dengan mitra tradisionalnya -- Australia -- "tidak memadai".
"Kami tidak berusaha untuk menjauh dari Australia tetapi mencari lebih banyak kerja sama dengan China," kata Sisilo.
Dia mengatakan bahwa angka pengangguran merupakan faktor penyebab dari kerusuhan yang terjadi pada November 2021 itu.
Untuk itu, kata dia, Canberra dapat "lebih memajukan hubungan Australia dan Solomon" dengan memberikan lebih banyak visa kerja dan izin tinggal permanen.
Australia telah memberikan 3.000 visa kepada warga Kepulauan Solomon di bawah skema tenaga kerja yang memungkinkan penduduk pulau Pasifik itu untuk bekerja di daerah pedesaan Australia.
"Kalau saja skema itu dapat diperluas ke seluruh kota metropolitan Australia ... di mana permintaan akan tenaga kerja tukang ledeng, tukang batu, pengasuh, pembantu rumah tangga ... sangat besar," ujar Sisilo.
Kepulauan Solomon memiliki populasi sekitar 700.000 orang dan bergantung pada bantuan asing dari Australia, dan semakin bergantung pada China, untuk meningkatkan ekonominya.
Sumber: Reuters
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022