Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan ada tiga target utama dari program reformasi birokrasi yang dijalankan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
"Salah satu target adalah terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya disela-sela memberi sambutan pada pembukaan forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah di Gedung Serba Guna, Kantor Gubernur Aceh, Senin.
Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Zaini menjelaskan indikator dari capaian tersebut adalah adanya nilai zona integritas, efisiensi pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan opini BPK.
Target kedua selanjutnya adalah meningkatkan kualtias pelayanan publik yang dinilai berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, integritas pelayanan, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, nilai pemeringkatan pemerintahan dan ukuran lainnya yang ditetapkan Kemen PAN-RB.
Kemudian meningkatkan kapastias dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan ukuran keberhasilan antara lain nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kinerja organisasi.
"Kami tentu saja tidak ingin membicarakan tiga tujuan dengan parameter yang normatif dan semua itu mutlak membutuhkan standar dan alat ukur yang objektif," katanya.
Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dan dorongan dari Kementerian PAN-RB agar program reformasi birokrasi yang dijalankan terarah dengan baik di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.
"Kami berharap melalui Forkomda-RB arah reformasi birokrasi di Aceh dapat diperkuat dan dipertajam sehingga capaian pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah ini dapat terwujud," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah terhadap berbagai kebijakan strategis di bidang pendayagunaan aparatur negara dan regormasi birokrasi (PAN-RB)," kata Yuddy.
"Salah satu target adalah terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya disela-sela memberi sambutan pada pembukaan forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah di Gedung Serba Guna, Kantor Gubernur Aceh, Senin.
Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Zaini menjelaskan indikator dari capaian tersebut adalah adanya nilai zona integritas, efisiensi pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan opini BPK.
Target kedua selanjutnya adalah meningkatkan kualtias pelayanan publik yang dinilai berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, integritas pelayanan, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, nilai pemeringkatan pemerintahan dan ukuran lainnya yang ditetapkan Kemen PAN-RB.
Kemudian meningkatkan kapastias dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan ukuran keberhasilan antara lain nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kinerja organisasi.
"Kami tentu saja tidak ingin membicarakan tiga tujuan dengan parameter yang normatif dan semua itu mutlak membutuhkan standar dan alat ukur yang objektif," katanya.
Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dan dorongan dari Kementerian PAN-RB agar program reformasi birokrasi yang dijalankan terarah dengan baik di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.
"Kami berharap melalui Forkomda-RB arah reformasi birokrasi di Aceh dapat diperkuat dan dipertajam sehingga capaian pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah ini dapat terwujud," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah terhadap berbagai kebijakan strategis di bidang pendayagunaan aparatur negara dan regormasi birokrasi (PAN-RB)," kata Yuddy.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016